Ukraina Luncurkan 1.200 Drone ke Rusia, Perundingan Damai Bahas Keamanan Eropa

Jakarta, Denting.id – Ukraina meluncurkan hampir 1.200 drone ke sejumlah sasaran di Rusia dalam salah satu serangan terbesar sejak Moskow memulai invasi skala penuh hampir lima tahun lalu.

Di tengah meningkatnya serangan tersebut, upaya mengakhiri perang antara kedua negara masih terus berlangsung melalui perundingan yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Ukraina.

Namun, pembahasan kali ini tidak hanya berfokus pada penghentian perang, tetapi juga menyangkut masa depan keamanan negara-negara Eropa setelah konflik berakhir.

Rusia menginginkan persoalan arsitektur keamanan Eropa turut dibahas dalam perundingan. Keinginan Moskow tersebut memicu kekhawatiran sejumlah pemimpin Eropa karena berpotensi memengaruhi peran Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), aliansi militer yang selama ini menjadi pilar keamanan kawasan.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai pembahasan mengenai arsitektur keamanan Eropa tidak diperlukan karena kawasan tersebut telah memiliki sistem pertahanan melalui NATO.

Baca juga: Joint List Sindir Netanyahu Usai Gagal Dapat Mandat Bentuk Pemerintahan Israel

“Rusia ingin membicarakan persoalan arsitektur keamanan Eropa. Kita tidak perlu membicarakan hal itu. Arsitektur tersebut sudah ada,” kata Merz, dikutip dari AP News.

Sebelumnya, perwakilan AS, Rusia, dan Ukraina telah menggelar perundingan selama dua hari di Abu Dhabi. Setelah pertemuan tersebut, utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner menyampaikan hasil pembicaraan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin.

Keduanya juga menyampaikan hasil perundingan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang saat itu berada di Dublin, Irlandia, untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin Eropa.

Witkoff dan Kushner menyatakan bahwa perundingan lanjutan akan kembali digelar untuk mencari jalan keluar dalam mengakhiri perang.

Negara-negara Eropa juga dipastikan akan mengirimkan perwakilan untuk terlibat dalam pembicaraan berikutnya. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan diplomat dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Uni Eropa akan bekerja sama dalam proses tersebut.

Keterlibatan Eropa dinilai penting karena para pemimpinnya tidak ingin masa depan keamanan kawasan hanya ditentukan oleh AS dan Rusia.

Menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, mengatakan Moskow telah menyetujui keikutsertaan negara-negara Eropa dalam perundingan mendatang.

Sebelumnya, Rusia berulang kali menolak keterlibatan negara-negara Eropa karena dianggap terlalu berpihak kepada Ukraina.

“Kehadiran Eropa di meja perundingan akan memungkinkan para pihak membahas pengaturan keamanan Eropa yang lebih luas setelah perang, bersamaan dengan masalah wilayah antara Ukraina dan Rusia,” tulis Kushner melalui media sosial X.

Meski Rusia telah menyetujui keterlibatan Eropa, sejumlah pemimpin kawasan masih menyimpan keraguan terhadap arah perundingan. Mereka juga menyoroti sikap Trump yang kerap memuji Putin serta sejumlah kritik pemerintahannya terhadap negara-negara Eropa.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menilai gencatan senjata harus menjadi langkah awal sebelum pembahasan mengenai keamanan kawasan dilakukan lebih jauh.

Menurutnya, membahas tuntutan Rusia mengenai arsitektur keamanan Eropa tanpa terlebih dahulu mencapai gencatan senjata justru berisiko merugikan negara-negara di kawasan tersebut.

“Jika kita mulai membicarakan apa yang ditanyakan Rusia terkait arsitektur keamanan, kita sebenarnya masuk ke dalam jebakan yang sedang disiapkan Rusia,” kata Kallas di Dublin.

Senada dengan Kallas, Perdana Menteri Luksemburg Luc Frieden menegaskan bahwa negara-negara Eropa harus memiliki kendali atas masa depan dan keamanan mereka sendiri.

“Kita tidak bisa membiarkan Amerika maupun Rusia menentukan masa depan kita,” ujar Frieden.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perundingan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina tidak hanya berkaitan dengan persoalan wilayah dan gencatan senjata, tetapi juga menyangkut keseimbangan kekuatan serta masa depan sistem keamanan Eropa.

Editor: Linna Susanti

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai