Jakarta, Denting.id – Sejumlah kelompok masyarakat sipil Jepang menyerahkan petisi berisi 47 ribu tanda tangan kepada Kementerian Pertahanan Jepang. Petisi tersebut mendesak pemerintah membatalkan rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
Dilaporkan Xinhua, petisi itu digagas oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Pusat Informasi Nuklir Warga. Dukungan berhasil dikumpulkan dalam waktu sekitar satu bulan.
Dalam petisi tersebut, masyarakat sipil mengingatkan bahwa Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah mengalami pengeboman atom. Karena itu, Jepang dinilai memiliki tanggung jawab historis untuk mendorong pelucutan senjata nuklir.
“Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dianggap sebagai penghinaan terhadap komitmen tersebut,” demikian pernyataan dalam petisi.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi berulang kali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup kemungkinan apa pun dalam pembahasan dan kajian terkait pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
Pada Oktober lalu, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menggelar diskusi yang konkret dan realistis mengenai kemungkinan Pasukan Bela Diri Jepang memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
Di sisi lain, media Jepang baru-baru ini melaporkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan perubahan terhadap kebijakan Tiga Prinsip Non-Nuklir.
Baca juga: Polandia Desak Eropa Bangun Sistem Penangkalan Serangan Siber Berbasis AI
Kebijakan tersebut selama ini menjadi landasan Jepang untuk tidak memiliki, memproduksi, maupun mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayahnya.
Wacana perubahan kebijakan itu disebut dapat membuka kemungkinan senjata nuklir dibawa masuk ke Jepang dalam situasi darurat.
Rencana tersebut memunculkan perhatian publik, terutama terkait komitmen Jepang terhadap pelucutan senjata nuklir dan arah kebijakan pertahanan negara tersebut.
Editor: Linna Susanti

