Jakarta, denting.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya memperbaiki komunikasi publik di tengah berbagai tantangan informasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan para menteri untuk menyampaikan kebijakan dengan lebih jelas, cepat, dan efektif kepada masyarakat.
“Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada seluruh anggota kabinetnya untuk melakukan komunikasi publik yang baik. Artinya, program-program yang sudah dilakukan, yang sudah dirasakan oleh rakyat itu harus mampu kita komunikasikan secara baik, dengan narasi yang baik, dengan kecepatan informasi yang juga cepat,” ujar Bahlil saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (26/3).
Menurutnya, komunikasi yang efektif sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kebijakan serta pencapaian pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta.
Tantangan Komunikasi Publik Pemerintah
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menghadapi berbagai tantangan dalam komunikasi publik. Meskipun survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 79 persen terhadap 100 hari pertama pemerintahan, sejumlah akademisi menyoroti perlunya perbaikan dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakannya kepada publik.
Baca juga : Puan Minta Kasus Teror ke Tempo Diusut Tuntas
Beberapa kasus yang mencerminkan tantangan komunikasi publik pemerintah di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
– Usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memasukkan serangga seperti belalang dan ulat sagu dalam MBG memicu polemik. Minimnya sosialisasi menyebabkan kebingungan dan resistensi di masyarakat. - Pernyataan Kontroversial soal Tragedi 1998
– Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Pernyataan ini memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai kurangnya sensitivitas terhadap korban dan keluarganya. - Kebijakan Penjualan LPG 3 Kilogram
– Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kilogram hanya di pangkalan resmi. Namun, keputusan ini kemudian dianulir oleh Presiden Prabowo, menimbulkan kesan inkonsistensi dalam komunikasi kebijakan dan membingungkan masyarakat.
Upaya Perbaikan Komunikasi Pemerintah
Pemerintah mulai menyadari bahwa komunikasi publik perlu diperbaiki. Beberapa pejabat mengakui pentingnya memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Langkah-langkah yang sedang ditempuh antara lain:
- Meningkatkan transparansi dalam penyampaian kebijakan
- Memperkuat sosialisasi program pemerintah secara masif
- Membangun dialog aktif dengan masyarakat dan media
Dengan adanya arahan langsung dari Presiden, diharapkan komunikasi publik yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah serta menghindari disinformasi yang dapat menimbulkan polemik.
Baca juga : Kasus Teror Tempo, DPR Desak Polisi Bertindak
