Jakarta, denting.id – Perdebatan ambang batas kembali memanas. Di tengah wacana revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Gema Bangsa melontarkan gagasan ambang batas fraksi sebagai solusi agar suara rakyat tidak lagi terbuang sia-sia seperti pada Pemilu sebelumnya.
“Formula ini lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Sehingga suara rakyat tak ada yang hilang seperti pada Pemilu 2024 lalu, ada 18 juta suara partai non parlemen yang tak terkonversi menjadi kursi,” kata Ahmad Rofiq dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/02/2026).
Menurut Rofiq, mekanisme ambang batas fraksi atau factional threshold lebih adil karena tetap menghitung seluruh suara yang masuk. Dengan skema ini, partai yang tidak memenuhi ambang tertentu untuk membentuk fraksi tetap bisa memiliki kursi, bahkan berpeluang membentuk fraksi gabungan tanpa menghilangkan suara pemilihnya.
Wacana ini muncul di tengah perdebatan angka Parliamentary Threshold (PT) yang diusulkan bervariasi, mulai dari 2 persen, 4 persen, hingga 7 persen. Revisi aturan tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang meminta perubahan ketentuan ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029.
Rofiq bahkan menantang partai-partai di Senayan untuk berani menyepakati ambang batas fraksi, misalnya 10 hingga 15 persen kursi untuk membentuk fraksi. Menurutnya, langkah itu akan menjaga efektivitas parlemen tanpa mengorbankan suara rakyat.
“Semua suara dihitung. Parlemen juga efektif karena tak semua partai otomatis membentuk fraksi,” ujarnya.
Ia menilai skema ini bukan hal baru. Pada Pemilu 1999 dan 2004, DPR pernah menerapkan pendekatan serupa. Bahkan di tingkat DPRD, ambang batas fraksi masih diberlakukan hingga kini. Dengan model ini, suara pemilih tetap terjaga, sementara fragmentasi politik bisa dikendalikan.
“Jadi dihapus saja ambang batas parlemen. Pakai ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional. Suara pemilih tak hilang, fragmentasi politik di parlemen dapat terkendali,” tegasnya.
Dalam konsolidasi DPW dan DPD se-DKI Jakarta, jajaran pengurus juga sepakat memperkuat struktur hingga tingkat kecamatan. Ketua DPW Gema Bangsa DKI Jakarta Charles Panji Dewanto menyebut generasi Z kini mendominasi kepengurusan.
“Dalam sosialisasi, kami memilih isu-isu yang menjadi konsen anak muda. Kami juga akan menggandeng kelompok kritis seperti mahasiswa, akademisi untuk mendiskusikan persoalan riil di DKI,” ujar Panji.
Dengan dorongan ambang batas fraksi, Gema Bangsa berharap tak ada lagi suara rakyat yang terbuang, sekaligus memastikan demokrasi tetap sehat dan representatif menuju Pemilu 2029.
