Jakarta, Denting.id — Presiden Prabowo Subianto menyoroti kiprah sejumlah purnawirawan TNI yang aktif di ranah politik dengan mendirikan partai. Dalam pidatonya di acara Halal Bihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025), Prabowo menyebut beberapa nama besar seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, Edy Sudrajat, hingga Try Sutrisno.
“Senior-senior TNI ada yang terjun ke politik. Pak Edy Sudrajat, Pak Try bikin partai. Pak SBY bikin partai, Pak Wiranto bikin partai, saya bikin partai, karena kita ingin berbakti,” ujar Prabowo di hadapan para purnawirawan.
Pernyataan Prabowo memunculkan kembali pembahasan mengenai keterlibatan Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, dalam dunia politik. Try diketahui merupakan salah satu pendiri Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yang awalnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PKP dideklarasikan pada 15 Januari 1999 sebagai pecahan dari Partai Golkar, bersama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat.
Seiring berjalannya waktu, PKP dipimpin oleh sejumlah purnawirawan TNI lainnya, seperti Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dan Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono. Namun, kiprah politik PKP tergolong terbatas dengan hanya dua kali berhasil lolos ke DPR—pada Pemilu 2004 (3 kursi) dan 2009 (1 kursi).
Pada 2021, PKPI resmi berubah nama menjadi PKP, lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang juga menetapkan Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien sebagai Ketua Umum periode 2021–2026, menggantikan Diaz Hendropriyono. Try Sutrisno ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
“Tidak kita temui di Republik ini, ada tokoh seangkatan beliau yang masih mau mengurusi partai. Ini luar biasa sekali,” kata Sekjen PKP, Said Salahudin, dalam keterangannya pada Jumat (3/9/2021).
Try Sutrisno dan Forum Purnawirawan
Nama Try Sutrisno juga kembali mencuat baru-baru ini setelah tercatat sebagai salah satu tokoh yang mendukung deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri. Forum ini terdiri dari ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel lintas matra, yang menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Forum tersebut menyerukan delapan poin sikap, termasuk penolakan terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN), keberatan terhadap keberadaan tenaga kerja asing, dan dorongan untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi. Salah satu poin paling kontroversial dalam deklarasi itu adalah usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh MPR.
Selain Try Sutrisno, nama-nama seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan juga terlibat dalam forum tersebut.
Baca juga : Presiden Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Mulai Berdatangan ke Istana
Keterlibatan para purnawirawan ini memperlihatkan bahwa meskipun telah pensiun dari militer, mereka tetap aktif mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui jalur partai politik maupun gerakan sosial-politik.
