Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai penghematan anggaran rumah jabatan Gubernur Jawa Barat sebagai langkah positif yang patut diapresiasi. Ia menyoroti keputusan Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak menempati rumah dinas di Gedung Pakuan, Bandung, dan memilih tinggal di rumah pribadinya di Subang sambil menanggung sendiri biaya rumah tangganya.
“Beliau memilih tinggal di rumah pribadinya di Subang dan menanggung sendiri seluruh biaya rumah tangganya. Itu menunjukkan komitmen pribadi beliau dalam memberikan teladan kesederhanaan,” ujar Iwan.
Pada tahun anggaran terbaru, anggaran rumah jabatan gubernur yang sebelumnya mencapai Rp14 miliar per tahun dikurangi menjadi sekitar Rp13 miliar. Pemangkasan ini dilakukan melalui evaluasi internal dan penyesuaian terhadap pemanfaatan fasilitas gubernur.
Meski berkurang, dana Rp13 miliar tetap dialokasikan untuk kebutuhan operasional, dengan fokus pada belanja non-pribadi seperti gaji pegawai non-ASN, konsumsi tamu, alat tulis kantor (ATK), serta biaya listrik dan air. Selain Gedung Pakuan, anggaran tersebut juga mencakup empat kantor wilayah gubernur di Bogor, Purwakarta, Cirebon, dan Garut, yang membutuhkan biaya operasional cukup besar.
Iwan menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat mendukung langkah transparansi dan penataan anggaran oleh Pemprov Jabar.
“Selama tidak mengganggu fungsi pelayanan dan tugas kedinasan gubernur, pengurangan anggaran seperti ini patut didorong. Uang rakyat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Terkait pemanfaatan Gedung Pakuan yang tidak ditempati, Iwan menilai hal tersebut bukan masalah selama fasilitas tetap dirawat dan dimanfaatkan.
Baca juga : Iwan Suryawan Dorong Perbaikan Infrastruktur dan Riset Akademis di Situs Gunung Padang
“Gedung Pakuan adalah rumah dinas resmi gubernur dan warisan sejarah. Fungsinya bisa disesuaikan untuk acara resmi, kunjungan tamu, atau kegiatan pemerintahan lainnya,” jelasnya.
