Jakarta, denting.id – Tekanan publik yang terus menguat terhadap lembaga penegak hukum akhirnya direspons serius oleh DPR RI. Komisi III memastikan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi untuk Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan—sebuah langkah besar yang digadang-gadang bakal menjadi titik balik kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, keputusan membentuk Panja tersebut lahir setelah pihaknya menerima banyak masukan dari masyarakat terkait kinerja tiga institusi tersebut. Ia memastikan bahwa proses awal pembentukan akan dimulai pekan depan.
“Rencananya hari Selasa kita akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Setelah itu dilakukan pengesahan Panja,” ujarnya di Jakarta, Jumat.
Habiburokhman mengakui bahwa praktik-praktik dari oknum aparat memang tidak hanya terjadi di satu instansi, melainkan muncul di seluruh lembaga penegakan hukum. Karena itu, Panja Reformasi diharapkan mampu merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan yang selama ini mengganggu kualitas peradilan.
“Tujuannya agar dunia peradilan benar-benar menghasilkan keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas,” tegasnya.
Langkah DPR ini sejalan dengan langkah pemerintah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri melalui Keppres Nomor 122P Tahun 2025. Presiden juga melantik 10 anggota komisi yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
Selain Jimly, komisi tersebut juga diisi tokoh-tokoh penting seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan Ahmad Dofiri, Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menko Otto Hasibuan.
Dengan gerak serempak eksekutif dan legislatif, publik menantikan apakah reformasi penegakan hukum kini benar-benar bergerak dari wacana menuju perubahan nyata.
Baca juga : Disambut Adat Melayu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani Dapat Gelar Kehormatan di Tanjungpinang
