Bogor, Denting.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Penghargaan ini diberikan atas prestasi Kota Bogor sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, kepada Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dalam acara Diseminasi Hasil Penandaan, Pelacakan, dan Evaluasi Anggaran Intervensi Gizi di Green Forest Hotel, Selasa (25/11/2025).
Pengendalian Anggaran dan Komitmen Kepala Daerah
Chaerul Dwi Sapta menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada lima kabupaten/kota dari 197 daerah yang dinilai berkinerja baik dalam diseminasi penurunan angka stunting.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengontrol administrasi dan perencanaan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan stunting.
“Tagging anggaran yang kita lakukan secara top-down bisa mengontrol sasaran bagi pemda dalam penanganan stunting. Bukan hanya biaya dukungan, tapi sasaran kepada masyarakat yang terdampak stunting maupun upaya pencegahannya,” tegas Chaerul.
Untuk meningkatkan akurasi data tahun depan, Kemendagri mengapresiasi langkah Kota Bogor dalam memperkuat pendataan di wilayah, serta berencana meningkatkan peran camat dan lurah.
Tantangan Akurasi Data Stunting
Meskipun menerima penghargaan, Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin mengakui bahwa Pemkot Bogor masih menghadapi tantangan dalam menyamakan data. Pemerintah daerah memerlukan panduan (guidance) yang jelas dalam pelaksanaan program stunting.
“Kota Bogor juga kadang mengalami sedikit miss antara data yang kami punya dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Data terakhir hasil bulan penimbangan bayi masih ada sekitar 1.491 anak stunting, namun data lain berbeda,” ungkap Jenal Mutaqin.
Jenal Mutaqin mengapresiasi penghargaan dari Kemendagri dan berharap diseminasi ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan berbasis di lapangan (bottom-up).
“Harapan kami tentu dari diseminasi ini bisa tercipta data yang lebih bottom-up. Karena kami tidak hanya mendata balita, tetapi juga ibu hamil, bayi dua tahun, hingga calon pengantin,” pungkasnya.
