Jakarta, denting.id — Dukungan politik terhadap rencana pemerintah menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban bencana di Sumatera semakin menguat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat yang terdampak banjir bandang.
Menurut Chusnunia, skema penghapusan utang ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat pascabencana. Ia menyoroti estimasi kerugian akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mencapai Rp68,67 triliun, serta potensi penurunan PDB nasional sebesar 0,29 persen.
“Bencana ini bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi memberikan tekanan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan POJK Nomor 19 Tahun 2022 yang memang memberikan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana alam maupun non-alam. Karena itu, pemulihan ekonomi tidak boleh sebatas pada pembangunan ulang fasilitas fisik, tetapi juga harus menyentuh perbaikan penghidupan warga yang kehilangan sumber pendapatan.
Chusnunia juga mendorong percepatan pemulihan fungsi pasar tradisional, kelancaran distribusi logistik, hingga pemberian pelonggaran bagi pelaku UMKM yang usahanya lumpuh akibat bencana. “Kami meminta pemerintah, OJK, dan perbankan segera mengkaji relaksasi maupun restrukturisasi utang bagi debitur terdampak di Sumatera,” tambahnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus utang KUR petani Aceh yang terdampak banjir dan longsor.
“Karena ini keadaan alam yang bersifat force majeure, utang-utang KUR akan kita hapus,” kata Prabowo saat meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane, Bireuen, Minggu (7/12).
Dengan dukungan DPR, kebijakan penghapusan utang KUR ini dipandang menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah bencana.
Baca juga : IGA 2025 Pecahkan Rekor, 43 Pemda Sabet Penghargaan Inovasi Tertinggi Kemendagri
