Jakarta, Denting.id – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Senin (12/1/2026) mendapat tanggapan dari Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo penting untuk menjawab berbagai spekulasi yang selama ini berkembang terkait pembangunan IKN.
“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” ujar Rifqi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan, kunjungan Prabowo menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan proyek IKN. Menurutnya, kehadiran Presiden bukan sekadar inspeksi, melainkan membawa pesan politik yang kuat.
“Kita senang, itu pesan politik. Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau, tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” ungkapnya.
Rifqi yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN merupakan keniscayaan. Hal itu, kata dia, memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
“No point to return bagi kami. Anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun. Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” tegas Rifqi.
Ia menilai, kunjungan pertama Prabowo ke IKN sebagai Presiden RI merupakan pesan politik kedua terkait komitmen pemerintah. Pesan politik pertama, lanjutnya, adalah diterbitkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada Juni 2025.
Peraturan tersebut dinilai menjadi dasar kuat bagi target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Selain itu, Rifqi juga menyinggung rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN yang akan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi taktis pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan IKN.
Ia menyebut Menteri PANRB Rini Widyantini telah menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa pemerintah memiliki strategi pemindahan ASN, lengkap dengan cetak biru kementerian dan lembaga yang akan direlokasi.
“Namun tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Saya kira, setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam, mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan karena kalau tidak, mubazir. Sudah punya rusun untuk 15 ribu orang, tapi belum ditempati,” kata Rifqi.
Baca juga: Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke IKN untuk pertama kalinya sebagai Presiden RI pada Senin petang, menandai babak baru komitmen pemerintah terhadap pembangunan ibu kota negara baru tersebut.
