Jakarta, Denting.id – Pemerintah melibatkan sejumlah lembaga negara dalam program streamlining atau penyehatan dan penyederhanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Lembaga yang terlibat dalam pengawalan program tersebut antara lain Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komitmen itu diwujudkan melalui pembentukan Tim Pengawalan Streamlining BUMN yang menggelar rapat koordinasi strategis di Wisma Danantara pada Jumat (3/7/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani beserta jajaran, serta Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
“Pertemuan hari ini untuk memberikan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif, berdasarkan prosedur hukum yang berlaku,” tulis Reda Manthovani melalui akun Instagram resminya, dikutip Senin (6/7/2026).
Reda menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan BUMN yang lebih sehat, kuat, dan mampu bersaing di tengah tantangan ekonomi.
“Tentu kita menginginkan bahwa ke depannya BUMN akan semakin efektif dan efisien karena ini adalah salah satu jantung ekonomi negara kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa hingga Juli 2026 pemerintah telah memangkas sekitar 240 entitas BUMN sebagai bagian dari program streamlining.
Menurut Dony, penyederhanaan struktur tersebut bertujuan membangun tata kelola BUMN yang lebih efisien, sehat, serta mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Kita ingin setiap aset BUMN dikelola sebagai satu kekuatan besar, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kalau pengelolaannya makin terintegrasi, manfaatnya juga akan jauh lebih besar baik untuk negara, dunia usaha, maupun masyarakat,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Baca juga: Kejagung Sita Lamborghini Huracan hingga Emas 8 Kilogram dalam Kasus Korupsi IUP PT QSS
Melalui pengawalan dari berbagai lembaga negara, pemerintah berharap proses transformasi BUMN dapat berlangsung secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum, sehingga mampu memperkuat peran BUMN sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
