Jakarta, Denting.id – Pemerintah Iran mengajukan proposal baru untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz dengan menawarkan pelonggaran kontrol atas jalur pelayaran vital tersebut. Sebagai imbalannya, Teheran meminta Amerika Serikat mencabut blokade yang selama ini menekan ekonominya.
Namun, proposal tersebut tidak mencakup isu program nuklir Iran yang selama ini menjadi tuntutan utama Washington. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan menyeluruh antara kedua negara.
Proposal itu dilaporkan telah diteruskan ke Washington melalui Pakistan yang berperan sebagai mediator. Meski demikian, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa posisi negaranya tetap keras dan menuntut Iran menghentikan ambisi nuklirnya.
“Kami memiliki semua kartu. Jika mereka ingin berbicara, mereka dapat datang kepada kami, atau mereka dapat menghubungi kami,” ujar Trump.
Di tengah kebuntuan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan safari diplomatik, termasuk ke Rusia. Ia tiba di St. Petersburg untuk bertemu Presiden Vladimir Putin guna membahas perkembangan konflik dengan AS dan Israel.
Sementara itu, situasi di Selat Hormuz masih belum stabil meski gencatan senjata telah diperpanjang tanpa batas waktu sejak 7 April. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global tersebut menjadi titik krusial karena dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas dunia.
Ketegangan ini berdampak langsung pada pasar energi global. Harga minyak mentah Brent untuk kontrak Juni melonjak hingga sekitar US$107 per barel, naik tajam dibandingkan posisi sekitar US$72 sebelum konflik pecah.
Gangguan distribusi energi juga mulai terasa, dengan sejumlah kapal tanker tertahan di kawasan Teluk Persia akibat kekhawatiran keamanan. Hal ini memicu tersendatnya pasokan minyak, gas alam cair, hingga pupuk ke berbagai negara.
Baca juga: Blokade Laut AS Tekan Iran, Krisis Penyimpanan Minyak Mengancam Ekonomi
Selain itu, Iran juga disebut berupaya melibatkan Oman dalam pengelolaan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan penerapan tarif atau tol. Namun hingga kini, respons dari pemerintah Oman terhadap usulan tersebut masih belum jelas.
