Bandung, Denting.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menginstruksikan seluruh pelaku usaha di wilayahnya untuk bersikap kooperatif dalam menyukseskan gelaran Sensus Ekonomi 2026. Langkah strategis ini bertujuan untuk memetakan kekuatan ekonomi riil daerah secara komprehensif.
Aparatur pemerintah daerah memandang sensus ini sebagai momentum krusial untuk memperbarui basis data makro pasca-pandemi. Dinas terkait memerlukan dinamika data terbaru guna menyusun rencana pembangunan jangka menengah tatar Pasundan.
Pemerintah Provinsi Jabar menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menerjunkan ribuan petugas lapangan ke 27 kabupaten dan kota. Petugas akan mendatangi berbagai klaster usaha, mulai dari sektor domestik hingga kawasan industri manufaktur besar.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa akurasi data dari para pengusaha sangat menentukan arah kebijakan ke depan. Pemerintah daerah menjamin kerahasiaan seluruh dokumen dan informasi yang masuk ke dalam sistem data.
“Kami meminta para pelaku usaha, baik skala mikro maupun korporasi besar, untuk memberikan data yang jujur kepada petugas di lapangan pada hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Data yang akurat akan membantu pemerintah daerah merumuskan insentif pajak dan program stimulus ekonomi yang tepat sasaran,” ujar Erwan Setiawan saat memberikan keterangan resmi di Gedung Sate, Bandung, Jumat (10/7/2026).
Erwan menambahkan bahwa ketidakjujuran pengusaha dalam pengisian instrumen sensus justru akan merugikan iklim bisnis lokal secara umum. Akurasi data usaha makro memengaruhi keputusan investor asing yang ingin menanamkan modal di Jawa Barat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar mencatat sektor manufaktur dan jasa masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Sensus ini akan memperjelas peta sebaran kedua sektor andalan tersebut.
Baca juga: Surya Paloh hingga Sufmi Dasco Melayat ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Pemerintah juga memfokuskan sensus ini pada pemetaan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data lapangan menunjukkan banyak pelaku usaha lokal yang mulai bertransisi menggunakan platform perdagangan elektronik dalam dua tahun terakhir.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (DISKUK) Jabar mengonfirmasi pembaruan data ini akan mempercepat distribusi program subsidi bunga kredit. Pemerintah daerah mengandalkan data sensus untuk menyaring penerima manfaat agar tidak terjadi salah sasaran.
BPS Jawa Barat menjadwalkan proses pengambilan data ini berlangsung selama satu bulan penuh ke depan. Petugas lapangan mengenakan atribut resmi dan kartu pengenal khusus untuk mengantisipasi potensi penipuan yang mengatasnamakan lembaga negara.
