Jakarta, Denting.id – Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi kurang tepat.
Menurut Fahmy, pemindahan sektor hilirisasi dan transisi energi dari Kementerian Investasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan langkah yang tepat karena kedua sektor tersebut berkaitan erat dengan domain utama Kementerian ESDM.
Namun, dia mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto menempatkan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.
Bahlil resmi dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026). Dalam jabatan tersebut, dia tetap merangkap sebagai Menteri ESDM.
Fahmy menilai persoalan muncul karena tidak ada kementerian lain yang berada di bawah koordinasi Bahlil selain Kementerian ESDM yang juga dipimpinnya.
“Karena tidak ada kementerian selain ESDM yang dikoordinasikan Bahlil, sehingga Bahlil hanya mengkoordinasikan Bahlil, yang berpotensi pemborosan anggaran,” kata Fahmy dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).
Menurut dia, rangkap jabatan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Di sisi lain, pembentukan kementerian koordinator baru tersebut oleh pemerintah ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo. Bahlil sebelumnya menyatakan kedua agenda tersebut perlu dikonsolidasikan agar pelaksanaannya dapat dipercepat.
Fahmy juga menyoroti sejumlah program yang selama ini dikaitkan dengan kinerja Bahlil di sektor energi, seperti Program B50, E10, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak, hingga proyek Blok Masela.
Dia mempertanyakan sejumlah klaim mengenai capaian program tersebut, termasuk rencana pengembangan B50 yang merupakan kelanjutan dari program B40.
Menurut Fahmy, pengembangan biodiesel dalam skala yang lebih besar membutuhkan dukungan teknologi dan kemitraan yang kuat. Dia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan teknologi untuk mengolah minyak sawit menjadi biodiesel.
Fahmy juga menyoroti program hilirisasi batu bara menjadi gas dan bahan bakar minyak yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan dalam realisasinya.
Dia menilai klaim bahwa Program B50 dapat menghentikan impor solar juga perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, penurunan impor solar dapat diikuti peningkatan kebutuhan impor minyak mentah sebagai bahan baku pengolahan.
Baca juga: Prabowo Bangga, Atlet Indonesia Sumbang Emas Pertama di Asian Games 2026
“Berbagai pencitraan Bahlil itu dikhawatirkan menjadi PHP (pemberi harapan palsu), yang pada saatnya mengecewakan bagi Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Editor: Linna Susanti
