Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti ketimpangan pembangunan wilayah serta maraknya dugaan pungutan liar (pungli), pinjaman online (pinjol) ilegal, dan judi online yang dinilai mengancam kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Menurut Iwan, persoalan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan pembangunan antara kawasan industri di wilayah utara dengan daerah pedesaan dan Jawa Barat bagian selatan.
Disparitas tersebut dinilai berdampak pada akses masyarakat terhadap pekerjaan layak, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur dasar yang belum merata di seluruh wilayah.
Iwan yang akrab disapa Abah Iwan mengatakan, dugaan pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan pendidikan turut mencederai rasa persaudaraan serta keadilan sosial.
“Maraknya dugaan pungli dalam rekrutmen kerja dan pendidikan itu sangat melukai rasa persaudaraan kita. Ketika anak-anak kita mau bekerja atau sekolah tapi terindikasi dimintai uang pelicin, di situ nilai ukhuwah dan keadilan sosial direnggut,” ujar Iwan di Bandung, (1/10/2026).
Ia juga menilai persoalan pinjol ilegal dan judi online tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku individu. Menurutnya, tekanan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja formal juga perlu menjadi perhatian dalam upaya mencegah masyarakat terjerat persoalan tersebut.
“Begitu juga dengan pinjol dan judol, ini bukan sekadar masalah moral individu, melainkan dampak dari sulitnya lapangan kerja formal. Semangat kekeluargaan kita panggil kembali untuk merangkul dan melindungi warga, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan sejumlah langkah penanganan terhadap dugaan pungli dan dampak judi online.
Baca juga: Iwan Suryawan Gagas Skema Baru Pendanaan Perlindungan Hutan Jabar
Langkah tersebut antara lain penerbitan Surat Edaran Nomor 37/HUB.02/Kesra tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah provinsi disebut telah mengambil tindakan terhadap dugaan pungli di lingkungan sekolah, menindak oknum aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pungli, serta mempercepat digitalisasi pelayanan publik untuk mempersempit peluang terjadinya pemalakan.
Koordinasi lintas sektor juga dilakukan dalam penanganan dampak judi online yang berpotensi mengganggu kondisi ekonomi dan ketahanan keluarga.
Sejalan dengan upaya tersebut, Iwan menyatakan PKS Jawa Barat terus mendorong solusi konkret yang berorientasi pada penguatan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Ia menegaskan, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kebijakan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga, tanpa membedakan wilayah tempat tinggal.
“Pancasila menegaskan keadilan bagi seluruh rakyat. Kita tidak boleh membiarkan pembangunan di Jawa Barat timpang antara kawasan utara dengan wilayah selatan atau pedesaan. Ukhuwah wathaniyah menuntut hadirnya pemerataan infrastruktur dan peluang ekonomi yang setara di seluruh sudut Jawa Barat,” tambahnya.
Iwan berharap pemerataan infrastruktur dan perluasan kesempatan ekonomi dapat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, warga di kawasan perkotaan, wilayah industri, maupun pedesaan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memperoleh pekerjaan dan mengakses layanan publik.
Editor: Linna Susanti
