Jakarta, Denting.id – Serangan drone terhadap pangkalan militer di Santa Rosa del Sur, Kolombia utara, menewaskan tiga tentara dan menyebabkan sedikitnya 16 orang lainnya terluka pada Sabtu (7/11/2026) waktu setempat.
Mengutip Al Jazeera, Minggu (8/11/2026), Angkatan Bersenjata Kolombia mengonfirmasi serangan tersebut terjadi di sebuah pangkalan militer yang terletak di Santa Rosa del Sur, kota kecil di kaki Pegunungan San Lucas.
Wilayah tersebut dikenal kaya akan tambang emas dan telah lama menjadi kawasan perebutan pengaruh sejumlah kelompok bersenjata. Di antaranya Gulf Clan, Tentara Pembebasan Nasional (ELN), serta kelompok-kelompok kecil yang dipimpin mantan anggota Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).
Hingga kini, pihak berwenang belum mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab atas serangan drone tersebut.
Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap aparat keamanan di Kolombia, seiring meningkatnya konflik bersenjata di sejumlah wilayah pedesaan.
Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan kepulan asap membubung dari pangkalan militer setelah tiga ledakan terjadi. Sejumlah tentara terlihat berlindung di balik benteng karung pasir.
Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mengecam keras serangan tersebut dan memperingatkan bahwa para pelaku akan menghadapi tindakan balasan.
“Mereka yang berada di balik serangan ini tidak akan punya tempat bersembunyi,” tulis de la Espriella melalui platform X.
“Setiap serangan terhadap prajurit kami justru memperkuat tekad kami untuk membela Kolombia,” lanjutnya.
Kekerasan di wilayah pedesaan Kolombia meningkat sejak de la Espriella menjabat sebagai presiden pada Agustus 2026.
Pemerintahannya membatalkan perundingan damai dengan kelompok pemberontak dan memilih pendekatan konfrontatif melalui peningkatan serangan udara, pengerahan pasukan tambahan, serta pembentukan satuan tugas gabungan.
Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi aset-aset strategis, termasuk jaringan pipa minyak yang membentang dari pesisir Karibia hingga wilayah tengah Kolombia.
Pemerintah Kolombia menilai sejumlah kelompok bersenjata telah memanfaatkan kebijakan gencatan senjata pada pemerintahan sebelumnya untuk memperluas pengaruh di kawasan pedesaan.
Kelompok-kelompok tersebut juga dituding memungut pungutan dari bisnis lokal dan memperoleh keuntungan melalui perdagangan narkoba. Sebagai respons terhadap operasi pemerintah, mereka kemudian meningkatkan serangan terhadap pasukan keamanan.
Pekan lalu, pangkalan militer di Provinsi Tolima juga menjadi sasaran serangan menggunakan rudal rakitan dari tabung gas. Insiden tersebut menewaskan empat warga sipil, termasuk seorang bayi berusia dua bulan.
Sementara itu, kepolisian di kota perbatasan Cucuta beberapa kali menjadi sasaran serangan bom yang diaktifkan dari jarak jauh.
Data lembaga pemantau konflik bersenjata ACLED mencatat, pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata ilegal melakukan 34 serangan menggunakan bom atau bahan peledak di Kolombia dalam empat pekan hingga 16 Oktober.
Baca juga: Oposisi Israel Dekati Kelompok Ultra-Ortodoks untuk Lengserkan Netanyahu
Angka tersebut meningkat 9 persen dibandingkan rata-rata serangan dalam periode empat mingguan sepanjang tahun sebelumnya.
Sebelumnya, perjanjian damai dengan FARC pada 2016 sempat mendorong demobilisasi lebih dari 14 ribu pejuang. Namun, kelompok-kelompok bersenjata yang lebih kecil masih terus memperebutkan wilayah yang dahulu berada di bawah pengaruh pemberontak tersebut.
Situasi ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Kolombia masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam mengendalikan wilayah pedesaan yang dikuasai berbagai kelompok bersenjata.
Editor: Linna Susanti
