Jakarta, Denting.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait membantu Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Charles, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat karena pelaksanaan program berskala nasional membutuhkan koordinasi lintas kementerian, bukan hanya mengandalkan satu lembaga.
“Ya, saya rasa itu adalah langkah yang sangat positif dan baik. Jika kita melihat apa yang terjadi pada kepemimpinan yang lama, mereka seolah-olah menjadi sebuah superbody. Semua dikerjakan sendiri tanpa mau melibatkan lembaga dan instansi lainnya,” kata Charles kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Ia menilai keterlibatan kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga pemerintah daerah akan memperkuat tata kelola Program MBG sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan akuntabel.
“Dengan adanya koordinasi bersama pemangku kepentingan lain, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga pemerintah daerah, maka tata kelola program ini tentu akan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Charles mengingatkan pemerintah agar mengevaluasi kembali target penerima manfaat program. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan pencapaian angka 82 juta penerima jika belum didukung kesiapan yang memadai.
“Tidak perlu memaksakan angka 82 juta, tetapi difokuskan pada siapa yang sesungguhnya membutuhkan,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu Badan Gizi Nasional melakukan pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Koordinasi pembenahan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Arahan itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
“Dan yang poin paling penting sebenarnya pada rapat tadi adalah Pak Presiden menugaskan seluruh menteri terkait untuk membantu pimpinan BGN dalam melakukan pembenahan. Itu perintah beliau langsung,” ujar Agustina.
Baca juga: iDPR Serahkan Penentuan Lokasi PFII ke Presiden
Menurutnya, dukungan lintas kementerian menjadi hal yang sangat penting mengingat Program MBG menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia sehingga memerlukan tata kelola yang kuat dan koordinasi yang menyeluruh
