Jakarta, Denting.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap sekitar 6.000 pegawai di lingkungan Kementerian PU terindikasi melakukan transaksi judi online (judol) berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Dody untuk memperketat pengawasan serta melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Menurutnya, berbagai pelanggaran disiplin telah berlangsung cukup lama akibat lemahnya penegakan aturan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” ujar Dody dalam sebuah podcast, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (15/7/2026).
Saat ini, Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, sekitar 15 persen pegawai terindikasi memiliki transaksi yang berkaitan dengan judi online.
Meski demikian, Dody belum memerinci nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Ia juga belum mengungkap jumlah pegawai yang telah dijatuhi sanksi disiplin atau diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Data PPATK tersebut juga belum dapat dijadikan dasar bahwa seluruh pegawai telah terbukti melakukan tindak pidana. Informasi transaksi masih memerlukan pendalaman untuk memastikan pemilik rekening, pola transaksi, serta keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online.
Selain persoalan judi online, Dody juga menyoroti dugaan manipulasi absensi elektronik yang melibatkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pegawai atau sekitar satu dari sepuluh ASN di lingkungan Kementerian PU.
“Bayangkan, 3.000-4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” katanya.
Menurut Dody, praktik tersebut baru terungkap setelah sistem absensi elektronik diperbaiki dan pengawasannya diperketat. Sebelumnya, dugaan pelanggaran sulit diproses karena adanya kedekatan antarkelompok maupun antarangkatan pegawai yang membuat mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin tidak berjalan optimal.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menyebabkan pegawai yang diduga melanggar dapat saling melindungi sehingga kasus-kasus pelanggaran tidak berlanjut ke tahap penindakan.
Baca juga: Purbaya Akui MBG Masih Hadapi Tantangan Distribusi dan Logistik
Meski demikian, Dody belum menjelaskan secara rinci modus manipulasi absensi yang dilakukan maupun apakah ribuan pegawai tersebut melakukan pelanggaran dalam waktu yang sama atau merupakan hasil akumulasi pemeriksaan dalam periode tertentu.
