Jakarta, Denting.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahap awal masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Purbaya saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Menurut Purbaya, tantangan terbesar berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Untuk mengatasinya, pemerintah memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dengan melibatkan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku UMKM, serta penyedia lokal.
Langkah tersebut diharapkan mampu menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG sehingga distribusi menjadi lebih efektif sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Program MBG kembali berjalan pada Senin (13/7/2026) setelah sempat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta.
Wakil Kepala BGN Arumsari mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan makanan diterima tepat waktu, memantau kualitas layanan, serta mengevaluasi hasil berbagai pembenahan yang telah dilakukan selama masa penyesuaian.
BGN juga telah memperkuat tata kelola dan menyempurnakan berbagai aspek operasional agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima.
