Jakarta, Denting.id – Kubu oposisi Israel yang dipimpin Gadi Eisenkot mulai mencari dukungan politik untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin komunikasi dengan sejumlah kelompok yang sebelumnya menjadi sekutu politik Netanyahu.
Sejak masa kampanye, kubu Eisenkot mendorong upaya merangkul kelompok sekuler dan liberal di Israel. Mereka juga membuka peluang membentuk pemerintahan bersama kelompok Arab-Israel yang perolehan kursinya meningkat dalam pemilu terakhir.
Pada Jumat (6/11/2026), Eisenkot mengklaim telah mencapai kemajuan dalam upaya membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan Netanyahu. Dia bahkan berharap segera memperoleh mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog.
“Kami telah membuat kemajuan yang signifikan dan mencapai terobosan secara diam-diam dan bersahaja, dengan banyak hal yang masih berlangsung di balik layar,” tulis Eisenkot melalui akun X.
Pemimpin kelompok kiri Israel yang tergabung dalam blok oposisi, Yair Golan, juga menyebut tengah berlangsung upaya serius untuk membangun kesepakatan politik.
“Saya lebih optimis dibandingkan setelah hasil pemilu keluar. Ada kemajuan. Ada keinginan,” kata Golan.
Salah satu strategi oposisi adalah melakukan pendekatan kepada kelompok Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi. Kelompok tersebut mulai menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap pembahasan kewajiban menjalani dinas militer.
Perubahan sikap ini dinilai membuka peluang terbentuknya koalisi politik yang sebelumnya dianggap sulit terwujud.
Selama ini, pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks telah memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat Israel lainnya. Terlebih, banyak tentara cadangan harus berulang kali menjalani penugasan sejak perang Israel yang pecah pada 7 Oktober 2023.
Netanyahu selama ini mengandalkan dukungan kelompok ultra-Ortodoks. Pemerintahannya memberikan ruang bagi komunitas tersebut, yang mencakup sekitar 14 persen populasi Israel, untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah agama sebagai pengganti kewajiban mengikuti dinas militer.
Sementara itu, rencana menjalin koalisi dengan kelompok Arab-Israel masih menghadapi penolakan dari salah satu mitra oposisi, Avigdor Liberman.
Meski tetap menolak bekerja sama dengan kelompok Arab-Israel, Liberman mulai membuka dialog dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks.
Menurut Liberman, tujuan utama saat ini adalah mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Karena itu, dia menilai diperlukan kompromi politik agar oposisi dapat membentuk pemerintahan baru.
“Ini termasuk isu undang-undang wajib militer,” ujarnya dalam pernyataan di media sosial.
Baca juga:Â Gelombang Demo Melanda Eropa, Dipicu Krisis Pendidikan hingga Biaya Hidup
“Hal ini menyakitkan bagi saya, dan saya tahu banyak orang lain juga merasakan hal yang sama. Namun, mengingat berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, kepentingan nasional Negara Israel dan bangsa Yahudi harus diutamakan di atas pertimbangan lainnya,” kata Liberman, dikutip France24.
Sejumlah partai ultra-Ortodoks diketahui memiliki total 13 kursi. Jumlah tersebut berpotensi menjadi faktor penting bagi Eisenkot dalam menggalang dukungan untuk membentuk pemerintahan baru sekaligus mengakhiri kekuasaan Netanyahu.
Editor: Linna Susanti
