Jakarta, Denting.id – Dinamika politik nasional menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Persoalan tersebut juga memicu dorongan pemakzulan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah anggota DPR bahkan telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Polemik bermula dari gugatan terhadap dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau bukti kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Putusan tersebut kemudian memunculkan desakan agar persoalan persyaratan pencalonan Gibran ditindaklanjuti melalui jalur politik di DPR. Wacana pemakzulan pun mulai bergulir pada awal November 2026.
Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Usulan tersebut diketahui diajukan sekitar 25 anggota dewan dari berbagai partai politik.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran. Ia juga menegaskan bahwa presiden tidak menolak niat pengunduran diri tersebut.
“Tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pemerintah menyatakan menghormati keputusan tersebut dan memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menempuh langkah pembuktian.
Pada Selasa sore, Gibran akhirnya memberikan keterangan kepada publik di Istana Wakil Presiden. Ia menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat terkait polemik yang sedang berlangsung.
Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan dalam pertemuan pagi harinya, termasuk saran untuk memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Baca juga: Suahasil Nazara Terjunkan 7.800 Pegawai Kemenkeu ke Sekolah Seluruh Indonesia
Ia turut menggambarkan hubungannya dengan Prabowo sudah seperti hubungan ayah dan anak.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa penyampaian niat pengunduran diri kepada presiden tidak serta-merta membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong.
Menurut Yusril, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI karena pengunduran diri harus disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima pengunduran diri tersebut, MPR akan menggelar sidang untuk menyikapi kekosongan jabatan. Selanjutnya, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR.
Dengan demikian, meskipun telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo, Gibran secara hukum masih menjabat sebagai wakil presiden hingga proses konstitusional tersebut dilaksanakan.
Di sisi lain, pakar hukum tata negara Denny Indrayana turut menanggapi rencana Gibran untuk menempuh jalur hukum lanjutan melalui PTUN.
Denny menilai putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
“Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril sudah tidak ada. Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” kata Denny dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).
Atas dasar itu, Denny menyayangkan pernyataan Gibran yang menyebut akan menempuh pembuktian melalui PTUN setelah mendapat masukan dari Prabowo.
Perkembangan polemik tersebut kini mencakup dua jalur sekaligus, yakni proses politik melalui DPR terkait usulan pemakzulan dan prosedur konstitusional apabila Gibran benar-benar mengajukan pengunduran diri secara resmi.
Editor: Linna Susanti
