Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah pejabat pertanahan untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kali ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan kepala kantor pertanahan (Kakantah) di sejumlah wilayah Jawa Timur serta tiga saksi lainnya. Selain itu, Ketua Umum GRIB Jaya berinisial HRM juga diperiksa dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, delapan kepala kantor pertanahan tersebut diperiksa di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu. Sementara itu, tiga saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Delapan kepala kantor pertanahan yang diperiksa di Polda Jawa Timur masing-masing berinisial HH selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kakantah Kabupaten Jombang, SBH selaku Kakantah Kabupaten Lamongan, dan S selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya, S selaku Kakantah Kabupaten Blitar, RH selaku Kakantah Kabupaten Madiun, ASP selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi, serta MAS selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.
Adapun tiga saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK terdiri atas PDC selaku sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, WT selaku asisten kepala kantor pertanahan setempat, dan TW selaku perwakilan hukum PT Summarecon Agung Tbk.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sehari sebelumnya, Selasa (10/11), KPK juga memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan seorang kepala kantor wilayah BPN untuk diperiksa sebagai saksi.
Mereka berasal dari sejumlah daerah, yakni Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Malang, dan Jember. Salah satu saksi yang dipanggil adalah BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Berawal dari OTT di Jabodetabek
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Para tersangka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta lainnya.
KPK menduga empat tersangka di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW.
Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk direktorat yang berkaitan dengan pengendalian, pemetaan, serta penetapan hak atas tanah.
Sehari kemudian, penggeledahan dilakukan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan rumah tersangka L di Bekasi. Penggeledahan di kantor perusahaan tersebut berlanjut ke Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.
Baca juga: KPK Panggil Sembilan Petinggi Perusahaan Swasta Terkait Korupsi Dana BNPB
Penyidikan kemudian meluas ke sejumlah kantor pertanahan dan properti lainnya. Pada 23 September, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, disusul Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk pada 24 September 2026.
Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pemeriksaan terhadap sejumlah kepala kantor pertanahan dan pihak terkait tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan praktik korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk sekaligus mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Editor: Linna Susanti
