Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah pihak dari perusahaan swasta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi pada Senin (9/11/2026). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi kepada wartawan.
Sembilan saksi tersebut yakni Ibnu Rachmat Faisal selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, Winardi Harsawiguna selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, Angga Sudrahanggaraarly selaku wiraswasta, Jonni selaku karyawan swasta, dan Dina Mariana selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Selanjutnya, Kevin Adri Geaviano selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, Refrizal Nasution selaku Direktur PT Indoprima Trans, Monti Nugroho selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, serta Chinthya Magdalena selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi DSP BNPB yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang di Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.
KPK membagi perkara tersebut menjadi dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP.
Pada klaster konflik kepentingan, KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang bermitra dengan BNPB memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan.
Pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung itu berlangsung selama periode 2024-2026 dengan total nilai mencapai sekitar Rp148 miliar. Rinciannya, pengadaan pada 2024 sebesar Rp45,76 miliar, 2025 mencapai Rp52,27 miliar, dan 2026 sekitar Rp50 miliar.
KPK juga menduga dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya melalui pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer.
Kepemilikan tersebut setara dengan 1,07 persen saham atau bernilai sekitar Rp30,98 miliar berdasarkan harga saham pada 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar.
Sementara itu, dalam klaster dugaan suap, KPK menduga Richard Erlangga meminta fee kepada penyedia barang dan jasa agar memperoleh paket pengadaan BNPB pada 2026.
Salah satu perusahaan yang diduga menyanggupi permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras. Pada periode Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui perantara dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan, dengan total mencapai Rp2,38 miliar.
Baca juga: KPK Telusuri Aliran Uang Suap Summarecon dalam Pengurusan HGB di Bogor
Dalam periode yang sama, Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri dari uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, emas sebanyak 56 keping dengan berat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Kelima tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Sebagai informasi, DSP merupakan dana yang dicadangkan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana dan masuk dalam struktur anggaran BNPB.
Melalui dokumen Rencana Kerja Kolaboratif (RKK), BNPB telah menentukan sejumlah penyedia atau vendor untuk pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme penunjukan langsung. Skema tersebut dimaksudkan agar kebutuhan penanganan bencana dapat dipenuhi dengan cepat ketika status darurat ditetapkan.
Namun, KPK menduga mekanisme penggunaan DSP tersebut justru dimanfaatkan sebagai celah terjadinya konflik kepentingan dan praktik suap yang menguntungkan sejumlah pihak di lingkungan BNPB.
Editor: Linna Susanti
