BANDUNG, Denting.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Proyek senilai Rp52,48 miliar tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25,98 miliar.
Dua tersangka yang ditahan yakni Budi Kudwadi, dosen Fakultas Pendidikan Teknik Industri (FPTI) UPI yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menjelaskan proyek pembangunan gedung tersebut bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) yang dialokasikan melalui APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Nilai kontrak awal proyek mencapai Rp47,16 miliar. Namun, setelah dilakukan adendum pekerjaan tambah kurang, nilainya meningkat menjadi Rp52,48 miliar.
Dalam pelaksanaannya, PT Arkindo ditetapkan sebagai kontraktor melalui proses lelang. Kontrak pekerjaan ditandatangani Budi selaku PPK dan DWR sebagai penyedia jasa pada 3 Juni 2024.
Kejati Jabar mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Salah satunya, DWR diduga menggunakan dokumen jaminan palsu yang diterbitkan atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi hingga revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, Budi selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum menandatangani kontrak.
“Sementara itu, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank mengenai keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak,” kata Nur Sricahyawijaya dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Penyimpangan lainnya berkaitan dengan progres pembangunan gedung yang tidak sesuai target kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi pekerjaan fisik hanya mencapai 75,34 persen atau masih menyisakan kekurangan sebesar 24,66 persen.
Meski pekerjaan belum rampung, Budi selaku PPK diduga tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada pihak kontraktor.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20.
Dalam proses penyidikan, Budi menjalani pemeriksaan selama sekitar enam jam sebelum akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Sementara itu, tersangka DWR telah menjalani pemeriksaan pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena yang bersangkutan tengah menjalani hukuman dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keduanya juga dikenakan pasal subsider Pasal 604 dengan ketentuan juncto yang sama.
Kejati Jabar masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung UPI Bandung.
Editor : Linna Susanti

