Dedi Mulyadi Luncurkan Fitur Angkut ODGJ, Cegah Pasien Terlantar

 

BANDUNG, Denting.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan fitur baru bernama Angkut ODGJ melalui aplikasi Sapawarga untuk memperbaiki sistem penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Fitur ini dirancang agar proses penjemputan hingga pengiriman pasien ke rumah sakit rujukan dapat dipantau secara digital dan tidak lagi terjadi saling lempar tanggung jawab antardaerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penanganan ODGJ selama ini masih menghadapi persoalan koordinasi. Pasien kerap dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian layanan.

Ia mencontohkan, pasien bisa berpindah dari Cirebon ke Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga sejumlah daerah lain sebelum akhirnya kembali ke wilayah asal.

“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya ‘anu gelo teh saha’,” ujar Dedi, Jumat (13/11/2026).

Dedi menyebut persoalan tersebut sebagai masalah klasik yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, tidak boleh lagi ada pasien yang terlantar akibat ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Melalui fitur Angkut ODGJ, seluruh proses penanganan, mulai dari penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan, akan tercatat dan dipantau secara digital oleh Pemprov Jabar.

“Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas,” kata Dedi.

Fitur tersebut dapat diakses melalui aplikasi Sapawarga maupun laman angkutodgj.jabarprov.go.id. Sistem ini juga memungkinkan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta rumah sakit rujukan memantau status penanganan setiap pasien.

Dengan mekanisme tersebut, Pemprov Jabar berharap tidak ada lagi pasien yang terkatung-katung selama proses pemindahan atau ditolak tanpa kepastian penanganan.

Dedi menegaskan, komitmen pemerintah tidak berhenti pada proses evakuasi. Pemprov Jabar juga akan memastikan pasien mendapatkan perawatan hingga dinyatakan sehat dan dapat dikembalikan kepada keluarganya.

Bahkan, jika keluarga tidak bersedia menerima kembali pasien atau terkendala biaya pengobatan, pemerintah provinsi siap memberikan bantuan.

“Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan,” tuturnya.

Dedi menambahkan, penanganan ODGJ bukan semata-mata persoalan kesehatan, melainkan juga menyangkut kemanusiaan dan martabat manusia. Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penanganan sendiri maupun bertindak main hakim terhadap ODGJ yang ditemukan di jalan.

Editor : Linna Susanti

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai