Korban KSP-SB di Bogor Tunggu Aset Restitusi, PP-PSB Desak Kejaksaan Segera Bertindak

Bogor, Denting.id – Ribuan korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) masih menantikan penyerahan aset restitusi yang menjadi hak mereka. Perkumpulan Perhimpunan Pejuang Sejahtera Bersama (PP-PSB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor segera merealisasikan penyerahan aset tersebut sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Desakan itu disampaikan puluhan anggota PP-PSB saat menggelar aksi damai di depan kantor Kejari Kota Bogor, Jalan Djuanda Nomor 6, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (19/11/2026).

Ketua PP-PSB, Nirwana Oktavia Sinaga, mengatakan paguyubannya merupakan pihak yang telah ditetapkan oleh Kejari Kota Bogor untuk menerima penyerahan aset restitusi. Karena itu, ia meminta tidak ada lagi penundaan dengan alasan verifikasi maupun pembahasan bersama korban yang tidak memiliki laporan polisi (LP).

Menurut Nirwana, terdapat 2.356 korban yang telah membuat laporan polisi dan menjadi pihak yang diperjuangkan PP-PSB. Ia menegaskan, pelaksanaan putusan pengadilan seharusnya menjadi dasar bagi kejaksaan untuk segera menindaklanjuti penyerahan aset.

“Putusan pengadilan itu sudah sah. Jadi itu yang harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor,” tegas Nirwana.

Ia mengungkapkan, selama ini komunikasi dengan Kejari Kota Bogor berjalan cukup baik. Berbagai permintaan data dari pihak kejaksaan juga telah dipenuhi oleh paguyuban. Bahkan, menurut dia, pada masa kepemimpinan tiga Kajari sebelumnya tidak terdapat persoalan berarti dalam komunikasi tersebut.

Namun, Nirwana menilai proses penyerahan aset belum menunjukkan realisasi meskipun putusan perkara telah inkrah. Ia juga menyinggung perkara yang menjerat bos KSP-SB, Iwan Setiawan, yang menurutnya telah terbukti melibatkan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nirwana berharap aset yang telah dinyatakan jelas dalam berkas perkara dapat segera diserahkan melalui paguyuban. Adapun aset yang ditunggu para korban berupa ruko, tanah, dan kendaraan mobil.

Menurutnya, kejaksaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyerahan aset tersebut.

Ia juga menegaskan aksi yang dilakukan bukan untuk menyerang institusi kejaksaan, melainkan bentuk perjuangan konstitusional para korban dalam memperoleh kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi PP-PSB, Gokma P. Sinaga, mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai upaya sebelum menggelar aksi, mulai dari mediasi hingga menyampaikan surat kepada pihak kejaksaan.

Menurut Gokma, sebelumnya terdapat komunikasi bahwa aset akan segera diberikan kepada para korban. Namun, hingga Kamis (19/11/2026), pihaknya menilai belum ada perkembangan sebagaimana yang diharapkan.

Ia juga menyoroti dokumen P-48 terkait proses penyerahan aset yang menurutnya perlu ditindaklanjuti. Gokma mengingatkan bahwa Ketua PP-PSB sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan mantan Kajari Kota Bogor di Hotel Salak pada 29 Juli lalu untuk membahas persoalan tersebut.

Di sisi lain, Kepala Kejari Kota Bogor, Agus Wirawan Eko Saputro, menyatakan pihaknya mengapresiasi kedatangan PP-PSB yang menyampaikan aspirasi secara langsung.

Menurut Agus, kehadiran paguyuban menjadi bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab bagi kejaksaan untuk menyelesaikan persoalan penyerahan aset secara tepat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses penyelesaian harus tetap mengikuti prosedur hukum. Pihaknya perlu mencermati amar putusan pengadilan dan dokumen P-48, sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Agus juga menjelaskan dirinya tidak mengikuti proses penanganan perkara pada masa kepemimpinan Kajari sebelumnya. Karena itu, sejak menerima amanah sebagai Kajari Kota Bogor, ia perlu mempelajari kembali persoalan tersebut agar tidak salah mengambil keputusan.

Menurut Agus, seluruh pihak akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan tuntutannya sehingga kejaksaan dapat mencari jalan penyelesaian.

“Saya harus mendengar semua belah pihak. Saya akan memberi porsi yang sama kepada semua pihak,” ujar Agus.

Perwakilan PP-PSB kemudian diterima langsung oleh Agus bersama jajaran Kejari Kota Bogor di aula kantor kejaksaan. Pertemuan dan penyampaian aspirasi tersebut berlangsung hingga sore hari.

Bagikan Artikel:

Mungkin Anda Menyukai