Bogor.Denting.id , 1 Januari 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) secara resmi menghentikan operasional layanan BisKita Trans Pakuan mulai Rabu (1/1/2025) hingga maksimal 30 hari ke depan. Keputusan ini menuai kritik keras dari Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, yang menyayangkan langkah tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada DPRD.
“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini,” ujar Rusli, Rabu (1/1/2025).
Pj Wali Kota Bogor Pimpin Rapim Terakhir 2024: Evaluasi Dan Rencana Strategis 2025
Perjuangan DPRD Terabaikan
Rusli menjelaskan bahwa DPRD Kota Bogor sebelumnya telah berjuang agar layanan BisKita Trans Pakuan tetap beroperasi. Dalam pembahasan RAPBD 2025, DPRD bahkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mendukung operasional BisKita. Namun, penghentian layanan dilakukan sepihak tanpa komunikasi dengan DPRD.
“Dishub Kota Bogor tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian layanan ini, padahal kami telah menekankan pentingnya keberlanjutan operasional dalam rapat kerja. Ini tentu akan kami evaluasi,” tegas Rusli.
Dampak pada Masyarakat dan Operator
Penghentian layanan ini berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, terutama saat musim liburan. Rusli juga menyoroti kesiapan operator layanan BisKita, yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari.
“Kami mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator saat ini. Pemkot Bogor seharusnya mempersiapkan Perumda Trans Pakuan sebagai operator utama BisKita. Selain itu, Organda Kota Bogor perlu dilibatkan agar layanan transportasi tidak terkesan dimonopoli,” jelasnya.
Polda Metro Jaya Siap Jemput Paksa Firli Bahuri Dalam Kasus Dugaan Pemerasan
Dorongan untuk Solusi Jangka Panjang
Rusli meminta agar Pemkot Bogor segera mengambil langkah konkret untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih baik. Ia mengusulkan Perumda Trans Pakuan menjadi operator utama BisKita, sekaligus membuka peluang bagi operator lain untuk ikut berpartisipasi.
“Pemberhentian ini mungkin disebabkan oleh masa transisi operator yang belum siap. Kami mendorong Pemkot Bogor untuk memperbaiki sistem dan memastikan layanan transportasi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Rusli.
Layanan BisKita di Tengah Ketidakpastian
Hingga kini, Pemkot Bogor belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penghentian operasional BisKita. Sementara itu, informasi yang diterima DPRD menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan subsidi untuk layanan hingga akhir 2025.
Langkah selanjutnya akan ditentukan setelah evaluasi dan pemanggilan pihak Dishub Kota Bogor oleh DPRD. Masyarakat Kota Bogor berharap layanan BisKita dapat kembali beroperasi segera untuk memenuhi kebutuhan transportasi mereka.
