Bandung, Denting.id – Viralnya video ribuan sepeda motor listrik (molis) berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat menuai sorotan dari DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menilai pengadaan kendaraan tersebut belum tepat sasaran, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran serta masih adanya keluhan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Iwan Suryawan, pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan layanan MBG sebelum menyediakan fasilitas penunjang seperti kendaraan operasional.
“Harusnya fokus dulu pada pelayanan MBG ke masyarakat dan menjawab apa yang jadi keluhan, sehingga tidak ada lagi nada sumbang dalam penerimaan MBG,” ujar Iwan, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, fondasi program harus diperkuat terlebih dahulu, mulai dari sistem hingga mekanisme pelaksanaan di lapangan. Iwan menyebut, masih banyak persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG, terutama pada proses memasak hingga distribusi makanan.
“Ini dulu harus dikuatkan, mekanisme, sistem dan semua harus berjalan baik, baru alat penunjang diberikan. Itu pun harus benar-benar menunjang layanan ke masyarakat, bukan yang sifatnya pribadi,” katanya.
Meski tidak menampik kebutuhan transportasi, Iwan menilai hal tersebut bukan prioritas utama saat ini. Ia menekankan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan MBG harus menjadi fokus utama pemerintah.
“Betul mungkin perlu alat transportasi, tapi bukan prioritas. Yang utama adalah memastikan hasil kerja SPPG diterima masyarakat dengan baik tanpa kendala distribusi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Iwan juga menyoroti fungsi kendaraan yang dinilai lebih bersifat personal dibandingkan untuk mendukung layanan langsung kepada masyarakat.
“Motor itu kan untuk pribadi, bukan layanan. Kalau memang untuk mempercepat distribusi, tentu kita akan lebih mendukung,” tegasnya.
Iwan pun meminta agar pengadaan tersebut dikaji ulang, terlebih dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini. Ia menilai langkah tersebut belum sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah.
“Fokus dulu pada peningkatan kualitas pelayanan. Setelah SPPG berjalan baik, baru dipikirkan fasilitas tambahan. Apalagi saat ini kita sedang dalam masa efisiensi, jadi ini bukan prioritas,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa program MBG harus benar-benar dirapikan agar tujuan pemerintah pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Iwan Suryawan Desak Mitigasi Cepat Hadapi Puncak Kemarau, Waspadai Ancaman Pangan Nasional
“Rapikan dulu agar yang diinginkan Presiden bisa diterima masyarakat dengan baik. Setelah itu baru kita lihat kembali kebutuhan lainnya sesuai kemampuan anggaran,” pungkas Iwan Suryawan.
