Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menegaskan bahwa peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus mendatang harus segera direspons dengan langkah mitigasi yang cepat dan terukur.
Iwan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bergerak sendiri, melainkan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memastikan kesiapan infrastruktur serta dukungan logistik dalam menghadapi potensi krisis akibat kekeringan.
Selain persoalan air bersih, politisi PKS tersebut juga menyoroti risiko bencana lain yang kerap muncul saat kemarau panjang, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendorong instansi terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD, untuk meningkatkan patroli rutin di wilayah rawan guna menekan potensi kebakaran meluas.
Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan kekhawatiran serius pada sektor pertanian. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, gangguan iklim di Jawa Barat dinilai dapat memicu efek domino terhadap stabilitas pasokan beras, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Angka kontribusi kita terhadap stok nasional sangat besar. Jika 93 persen wilayah kita kering, maka ancaman gagal panen atau puso akan sangat masif. Ini bukan hanya masalah perut warga Jabar, tapi masalah ketahanan pangan Republik Indonesia,” tegasnya, Kamis (16/4/2026).
Ia pun mendorong Pemprov Jabar segera melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi irigasi dan bendungan di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, program pompanisasi serta distribusi benih tahan kekeringan diminta untuk segera direalisasikan sebelum dampak kemarau semakin meluas.
Baca juga: Iwan Suryawan: DPRD Jabar Belum Terima Pengajuan Resmi Pinjaman Rp2 Triliun Pemprov
Tak hanya itu, Iwan juga menyarankan agar teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau hujan buatan mulai dipertimbangkan sejak dini melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan BMKG, guna meminimalisir dampak kekeringan ekstrem di Jawa Barat.
