Jakarta, Denting.id – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas meski sebelumnya sempat disepakati gencatan senjata sementara. Babak baru konflik kini berfokus pada Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan minyak dunia.
Situasi memanas setelah perundingan kedua negara yang berlangsung di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan final. Presiden AS, Donald Trump, mengklaim negosiasi berjalan cukup baik, namun gagal mencapai titik temu terkait program nuklir Iran.
Merespons kebuntuan tersebut, Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memulai blokade terhadap Selat Hormuz. Dalam pernyataannya di platform Truth Social, ia menegaskan bahwa setiap kapal yang mencoba melintas akan diawasi ketat, bahkan tidak segan ditindak jika dianggap mengancam.
“Setiap pihak yang menyerang kapal damai atau pasukan kami akan dihancurkan,” tegas Trump.
Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance meninggalkan Pakistan tanpa membawa hasil konkret dari pembicaraan dengan delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Delegasi tersebut juga melibatkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.
Ghalibaf menegaskan Iran tidak akan tunduk pada tekanan maupun ancaman dari AS. Ia menyatakan bahwa negaranya siap menghadapi segala kemungkinan jika situasi semakin memanas.
“Jika mereka melawan, kami juga akan melawan. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun,” ujar Ghalibaf usai kembali ke Teheran.
Di sisi lain, Kepala Angkatan Laut Iran Shahram Irani menyebut ancaman blokade dari AS sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus memantau seluruh aktivitas militer AS di kawasan tersebut.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) bahkan memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata dan akan ditindak tegas.
Baca juga: Iran Ancam Cegah Kapal Perang di Selat Hormuz, IRGC Klaim Kuasai Penuh Perairan Strategis
Meski demikian, Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran kapal sipil dan non-militer sesuai aturan yang berlaku. Namun, eskalasi yang terus meningkat dikhawatirkan dapat memicu konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
