Jakarta, Denting.id – Partai Demokrat membantah keras tudingan yang mengaitkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Bantahan tersebut disampaikan menyusul beredarnya dokumen digital yang menghubungkan nama AHY dengan penunjukan personel militer dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa AHY tidak memiliki hubungan apa pun dengan mantan pejabat BGN, Sony Sonjaya, yang kini menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
“Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” ujar Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).
Herzaky juga memastikan AHY tidak pernah terlibat dalam pengusulan maupun rekomendasi terkait pengelolaan SPPG atau urusan lainnya.
“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.
Menanggapi beredarnya selebaran digital yang memuat klaim keterlibatan “dua orang kolonel usulan AHY”, Partai Demokrat menyebut informasi tersebut sebagai fitnah yang tidak memiliki dasar fakta.
“Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa ‘AHY’ maupun siapa ‘2 Orang Kolonel’ yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun,” kata Herzaky.
Ia menambahkan, apabila frasa tersebut merujuk kepada AHY, maka informasi yang beredar dapat dipastikan tidak benar.
“Karena itu, frasa ‘2 orang Kolonel usulan AHY’, jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran,” ujarnya.
Partai Demokrat juga mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Namun, kami berharap setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi,” jelas Herzaky.
Sementara itu, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, menyatakan kliennya akan bersikap kooperatif dalam proses hukum dan siap mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam program unggulan pemerintah tersebut.
“Bukan menghindar dari permasalahan hukum tapi kami ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan Presiden ini,” ujar Krisna Murti.
Baca juga: Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Kasus Bea Cukai, KPK Buka Peluang Dalami Keterangannya
Hingga kini, penyidik Kejaksaan masih terus mendalami perkara tersebut dan telah mengantongi sejumlah nama yang tercantum dalam berkas pemeriksaan awal kasus dugaan penyimpangan anggaran di Badan Gizi Nasional.
