Jakarta, Denting.id – Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik media asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap kritik merupakan masukan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan.
Kritik tersebut muncul dalam artikel majalah The Economist berjudul “Archipelagoing Fast” yang terbit pada 16 Mei 2026 dan belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
“Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa,” ujar Prabowo, dikutip dari situs The Economist, Senin (15/6/2026).
Prabowo mengatakan, pengalaman panjangnya di dunia militer, kehidupan publik, dan politik membuatnya memahami bahwa kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik tidak hanya sehat, tetapi juga diperlukan.
“Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Presiden juga menegaskan keyakinannya terhadap sistem demokrasi. Meski tidak sempurna, menurutnya demokrasi tetap menjadi sistem terbaik yang dimiliki saat ini.
Prabowo turut mengingat perjalanan politiknya yang telah mengikuti pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024. Pengalaman tersebut, kata dia, mengajarkan pentingnya kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.
“Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepada sekitar 90 juta pemilih yang mendukungnya pada Pilpres 2024.
“Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis,” tutur Prabowo.
Dalam artikelnya, The Economist turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Prabowo menepis anggapan bahwa program tersebut merupakan kebijakan yang radikal.
Menurutnya, lebih dari 100 negara telah menerapkan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk sehingga Indonesia tidak melakukan sesuatu yang tidak lazim.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Dukungan Solusi Dua Negara saat Berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas
“Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan,” kata Prabowo.
