Bandung, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, kembali menegaskan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat daerah guna memastikan program nasional tersebut berjalan optimal. Menurutnya, momentum saat ini menjadi waktu yang tepat untuk merealisasikan gagasan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program Badan Gizi Nasional (BGN).
Iwan menilai langkah tersebut sangat mendesak mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan basis pendidikan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek, Jawa Barat memiliki 50.627 satuan pendidikan dengan sasaran penerima manfaat Program MBG mencapai 10.158.339 siswa.
“Jawa Barat ini fondasi pendidikan terbesar nasional. Mengasuh lebih dari 10 juta anak dengan 50 ribu sekolah lebih bukan perkara main-main. Makanya instrumen pengawas daerah seperti Satgas harus segera diwujudkan agar kita tidak gagap saat program ini serentak berjalan,” ujar Iwan, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, usulan pembentukan Satgas MBG bukanlah gagasan baru. Menurutnya, ide tersebut telah disampaikan secara konsisten sejak triwulan kedua tahun 2025 setelah melakukan evaluasi terhadap uji coba program MBG di Cianjur yang memperlihatkan kompleksitas pengelolaan logistik di lapangan.
Bagi Iwan, keberadaan badan pengawas khusus di daerah menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan program nasional yang menyasar jutaan anak dapat berlangsung secara akuntabel, terkoordinasi, dan efektif.
Ia menegaskan, Satgas MBG nantinya akan menjadi motor penggerak operasional, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan, termasuk ketika memasuki masa libur sekolah.
“Mengelola makanan segar siap saji untuk puluhan ribu anak di tiap wilayah itu urusan rumit, apalagi meng-cover seluruh Jawa Barat yang mengasuh lebih dari 10 juta siswa. Jika tidak ada Satgas khusus di daerah yang fokus mengomandoi rantai pasok dan pengawasan mutu, wacana nasional yang luar biasa berisiko menemui kendala di tingkat birokrasi lapangan,” paparnya.
Menurut Iwan, urgensi pembentukan Satgas semakin kuat setelah munculnya wacana dari Badan Gizi Nasional mengenai standardisasi kantin sekolah yang akan dialihfungsikan menjadi pusat penyediaan pangan sehat dan higienis.
Ia berpandangan, Satgas MBG dapat bersinergi dengan regulasi BGN untuk memastikan kantin sekolah tetap mampu menyediakan makanan bergizi bagi para siswa, bahkan ketika kegiatan belajar mengajar sedang libur.
“Tantangan stunting dan malnutrisi secara nasional itu tidak mengenal kalender akademik. Anak-anak kita tetap membutuhkan asupan nutrisi setiap hari, tidak peduli apakah itu masa sekolah atau masa libur panjang,” tegas legislator asal Kota Bogor tersebut.
Selain mengawal distribusi dan mutu pangan, Iwan menambahkan Satgas juga dapat mempermudah koordinasi dalam pembinaan, pelatihan, serta sertifikasi bagi pelaku UMKM dan pengelola kantin sekolah di berbagai daerah, termasuk di Kota Bogor, agar memenuhi standar mutu nasional.
Dengan kesiapan tersebut, daerah diyakini tidak akan mengalami kendala ketika Program MBG diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia.
Baca juga: Iwan Suryawan: Pekerja Harus Naik Kelas, Industri Maju Jadi Kunci Menuju Jabar Emas
Iwan berharap pembentukan Satgas MBG segera dirancang bersama di tingkat regional. Menurutnya, persiapan sejak dini akan meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan di lapangan sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai daerah percontohan (blueprint) nasional dalam mewujudkan sistem ketahanan gizi yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
