Bogor, denting.id – Kawasan wisata Puncak kini resmi memasuki babak baru penataan transportasi lewat pembahasan matang megaproyek kereta gantung (cable car) untuk mengurai kemacetan akut. Infrastruktur modern berbasis kelestarian lingkungan ini menjadi opsi terobosan transportasi massal masa depan di jalur pegunungan Jawa Barat.
Pemerintah daerah aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah investor untuk mematangkan konsep rute strategis tersebut mulai pertengahan tahun ini.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembangunan moda kereta gantung ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
“Kami tidak akan membebankan biaya pembangunan itu kepada APBD, karena kalau dengan APBD biayanya butuh triliunan rupiah. Kami ingin swasta,” ujarnya saat memberikan keterangan pers resmi di Cibinong pada Senin, 6 Juli 2026.
Rudy Susmanto juga menjelaskan bahwa konsep teknis proyek ini nantinya dirancang matang dengan menghubungkan dua titik perhentian utama.
“Konsep semuanya sudah ada, jadi kami bikin namanya selter atas selter bawah. Selter bawahnya dari mulai sebelum Gadog, yaitu Summarecon. Lalu, titik akhirnya Rest Area Puncak,” tuturnya di depan awak media pada Rabu, 8 Juli 2026.
Mundur dari Jampidsus, Febrie Adriansyah Tuai Respons DPR dan Pengamat
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa sistem transportasi massal ini memang membutuhkan integrasi matang dengan kantong parkir terpadu (park and ride).
“Para wisatawan nantinya dapat memarkirkan kendaraan pribadi mereka di terminal bawah sebelum melanjutkan perjalanan dengan transportasi alternatif,” ucapnya saat rapat koordinasi teknis awal. Skema pembatasan volume ini bertujuan untuk meminimalkan penumpukan roda empat secara signifikan di jalur utama Puncak.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut memberikan dukungan moral yang kuat agar penataan kawasan wisata Puncak ini segera terealisasi.
“Kita kelola dengan lebih menggunakan teknologi terkini, tapi juga infrastruktur-infrastruktur yang ramah lingkungan,” jelasnya dalam pernyataan resmi menyangkut krisis kemacetan Puncak pada Kamis, 19 September 2024 lalu. Pemerintah pusat menilai alternatif infrastruktur hijau sangat mendesak demi menjaga daya dukung lingkungan pegunungan.
Komitmen Lingkungan dan Dampak Ekonomi
Pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memaparkan bahwa rencana studi kelayakan awal untuk kereta otomatis dan kereta gantung di Puncak membutuhkan estimasi anggaran yang besar. Tim ahli menekankan pentingnya penerapan konsep pembangunan hijau yang sangat ketat guna mencegah risiko kerusakan alam dan tanah longsor di lereng perbukitan.
Langkah ini memprioritaskan keselamatan dan kelestarian ekologi karena alam tetap menjadi daya tarik utama Puncak.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor Boboy Ruswanto menyambut baik wacana transportasi modern tersebut.
“Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak ini sangat menarik dan perlu direalisasikan untuk mendongkrak lagi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor,” ujarnya saat diwawancarai wartawan pada Sabtu, 4 Juli 2026.
Namun, ia mengingatkan agar penempatan stasiun akhir tetap memperhitungkan titik-titik krusial kemacetan.
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna turut memberikan catatan kritis mengenai rencana implementasi transportasi massal ini di lapangan.
“Pemerintah harus memastikan tarif tetap terjangkau oleh semua kalangan agar fungsinya sebagai transportasi massal berjalan optimal,” jelasnya saat dihubungi via telepon. Ia menambahkan bahwa tarif yang terlalu tinggi berisiko membuat fasilitas ini hanya menjadi wahana hiburan eksklusif.
Tim perencana menargetkan penyelesaian feasibility study atau studi kelayakan proyek ini berjalan lancar sepanjang sisa tahun anggaran 2026. Keberadaan lahan Pemkab Bogor di kawasan Summarecon menjadi modal awal yang baik untuk mematangkan fasilitas penunjang proyek ini.
