Jakarta, Denting.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Bangka mengingatkan jajaran eksekutif untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai salah satu partai pengusung bupati dan wakil bupati, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan memiliki tanggung jawab moral politik serta hak konstitusional untuk mengevaluasi, mengoreksi, dan mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka. Langkah tersebut dinilai penting agar cita-cita mewujudkan Bangka sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat tercapai.
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangka, Ismail Yulhaidir, menyampaikan tiga poin utama yang menjadi perhatian kepada pemerintah daerah.
Pertama, ia mendorong pemerintah daerah bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata.
Ismail juga mengapresiasi capaian yang telah diraih Pemkab Bangka dan mendorong pemerintah mencontoh strategi daerah seperti Bali, Yogyakarta, hingga Singapura dalam meningkatkan daya tarik daerah.
“Hal tersebut penting agar masyarakat luar datang ke Bangka untuk membelanjakan uang mereka melalui sektor UMKM dan usaha lokal, yang pada akhirnya akan menghidupkan ekosistem ekonomi masyarakat,” kata Ismail, Senin (13/7/2026).
Poin kedua, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar komunikasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan OPD terus diperkuat. Menurut Ismail, koordinasi yang baik menjadi kunci agar program-program prioritas dapat berjalan maksimal.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi miskomunikasi antara legislatif dan eksekutif yang dapat menghambat jalannya pemerintahan, dengan mengibaratkan kondisi tersebut seperti eksekutif bergerak ke timur sementara legislatif ke barat.
Baca juga: Prabowo Peringatkan Koruptor: Hentikan Praktik Mencuri Uang Rakyat, Kembalikan Kekayaan Negara
Sementara itu, pada poin ketiga, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan objektif sebagai penyeimbang pemerintah sesuai amanat undang-undang. Fraksi juga meminta pemerintah daerah tidak membeda-bedakan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangka.
