BOGOR, Denting.id— Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor terus menunjukkan peningkatan. Pada 2025, IPM Kota Bogor mencapai 79,75, melampaui target pemerintah daerah sebesar 78,81 sekaligus berada di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional.
Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat memaparkan Ekspose Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bogor bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Balai Kota Bogor, Selasa (6/10/2026).
Dedie mengatakan, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya perkembangan dalam pembangunan daerah sepanjang 2025.
“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi target. Target Kota Bogor itu 78,81 dan realisasinya 79,75,” ungkap Dedie.
Capaian IPM Kota Bogor sebesar 79,75 tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Jawa Barat yang berada di angka 75,50 dan nasional sebesar 75,90.
Kemiskinan Kota Bogor Turun
Selain peningkatan IPM, Pemkot Bogor mencatat tingkat kemiskinan daerah berada di angka 5,89 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Jawa Barat sebesar 7,02 persen dan nasional sebesar 8,47 persen.
Menurut Dedie, salah satu strategi yang dilakukan Pemkot Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong investasi sehingga dapat membuka dan memperluas lapangan pekerjaan.
Upaya tersebut turut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang mencapai 5,45 persen. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,32 persen dan nasional sebesar 5,11 persen.
Dedie menyebut berbagai indikator makro tersebut diintegrasikan ke dalam visi, misi, serta program pembangunan daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
SAKIP Jadi Instrumen Evaluasi Kinerja
Untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target, Pemkot Bogor terus mengoptimalkan implementasi SAKIP.
Dalam pengelolaan kinerja instansi, Pemkot Bogor juga menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja secara komprehensif, baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan.
Dedie mengatakan SAKIP menjadi bagian penting dalam seluruh siklus pengelolaan kinerja perangkat daerah, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaksanaan hingga evaluasi.
“Sehingga keberadaan SAKIP menjadi penting dalam melaksanakan perencanaan, pengukuran, implementasi sampai pada evaluasi kinerja pada perangkat daerah,” kata Dedie.
Menurutnya, melalui SAKIP, Pemkot Bogor dapat menginventarisasi berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti, mengukur capaian serta dampaknya bagi masyarakat, hingga melakukan pelaporan dan evaluasi kinerja.
“Sehingga SAKIP juga membantu dalam penganggaran yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Linna Susanti
