BANDUNG, Denting.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggencarkan edukasi pencegahan HIV/AIDS di lingkungan perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan menyusul data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang mencatat 62 persen mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Bandung berasal dari luar daerah.
Tingginya jumlah mahasiswa pendatang tersebut menjadi perhatian Pemkot Bandung karena mereka banyak tinggal di kawasan indekos. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat sekitar 90.000 hingga 100.000 tempat kos di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, lingkungan perguruan tinggi menjadi salah satu sasaran penting sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pencegahan perilaku berisiko penularan HIV/AIDS.
“Data dari LLDIKTI menunjukkan bahwa 62 persen mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Kota Bandung itu datang dari luar Kota Bandung dan tinggal di kos-kosan,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Untuk memperluas jangkauan edukasi, Pemkot Bandung berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi. Pemerintah juga menyiapkan platform komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pencegahan HIV/AIDS.
Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, terdapat 10.777 kasus HIV/AIDS yang telah terkonfirmasi dan tercatat mendapatkan pengobatan.
Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung Maya Verasandi menjelaskan, peningkatan temuan kasus salah satunya dipengaruhi semakin aktifnya pemeriksaan atau skrining. Dengan demikian, kasus yang sebelumnya belum terdeteksi dapat ditemukan dan segera ditangani.
“Ada peningkatan karena skrining kita semakin banyak, deteksi kita semakin banyak. Jadi fenomena gunung es kita cairkan. Tidak akan mungkin ketahuan kasus kalau tidak ada skrining,” kata Maya.
Ia menjelaskan, deteksi dini melalui skrining yang dilanjutkan dengan pengobatan antiretroviral (ARV) dapat menekan jumlah virus dalam tubuh sehingga risiko penularan berkurang. Pengobatan juga memungkinkan orang dengan HIV tetap menjalani aktivitas secara produktif.
Farhan menegaskan, pemeriksaan HIV dilakukan secara sukarela dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas orang yang menjalani skrining. Ia bahkan mengaku rutin menjalani pemeriksaan setiap tiga bulan melalui program donor darah di Palang Merah Indonesia (PMI).
Saat ini, layanan skrining HIV tersedia di 80 puskesmas di Kota Bandung. Sementara layanan pengobatan ARV bersubsidi dapat diakses melalui 36 puskesmas dan rumah sakit.
Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, perluasan skrining, serta ketersediaan layanan pengobatan, Pemkot Bandung berupaya meningkatkan deteksi dini sekaligus menekan risiko penularan HIV/AIDS di masyarakat.
