BOGOR, Denting.id – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyerahkan bantuan berupa 50 unit kursi roda dan 50 unit alat bantu dengar kepada 100 warga Kota Bogor. Bantuan tersebut disalurkan di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin (9/11/2026).
Penyerahan bantuan dilakukan Jenal didampingi Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi Partai Gerindra, Said Muhammad Mohan. Program ini merupakan hasil sinergi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.
Jenal menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 berdasarkan usulan hasil reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar ini merupakan pagu anggaran 2026 yang berasal dari usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD, Bapak Mohan. Tentu ini bukti sinergi antara Pemkot dan DPRD,” kata Jenal.
Menurutnya, bantuan tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ia menyebut program serupa telah memasuki tahap penyaluran ketiga melalui masing-masing fraksi DPRD Kota Bogor. Kebutuhan kursi roda dan alat bantu dengar juga kerap disampaikan masyarakat saat anggota dewan melakukan kunjungan maupun kegiatan reses.
“Kita sebagai pemerintah tentu merespons dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diusulkan,” ujarnya.
Sebanyak 100 penerima bantuan berasal dari enam kecamatan di Kota Bogor. Bagi warga yang tidak dapat hadir karena kondisi yang tidak memungkinkan, bantuan tetap akan disalurkan melalui aparat wilayah setempat.
Jenal menambahkan, program bantuan tersebut diupayakan terus berjalan setiap tahun. Adapun kelanjutan program pada 2027 akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan badan anggaran.
“Tiap tahun program seperti ini terus dijalankan. Untuk tahun depan pun nanti akan dibahas dengan TAPD dan badan anggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Said Muhammad Mohan mengatakan program tersebut merupakan bentuk upaya agar anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang mengamanatkan pemerintah untuk hadir memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
“Kita punya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Di situ diamanatkan bahwa pemerintah harus hadir terhadap apa yang dibutuhkan mereka,” tegas Mohan.
Mohan berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi warga penerima sekaligus memperkuat kolaborasi antara Pemkot Bogor dan DPRD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Editor : Linna Susanti
