Jakarta, Denting.id – Aron Orban, adik mantan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, ditahan aparat kepolisian Hungaria atas dugaan keterlibatan dalam jaringan penyelundupan manusia yang melibatkan lebih dari 100 warga Vietnam.
Pengusaha berusia 49 tahun tersebut ditangkap pada Senin (9/11/2026). Ia menjadi satu dari empat tersangka dalam penyelidikan dugaan penyelundupan manusia secara terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial.
Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar mengonfirmasi penahanan tersebut saat berbicara di Berlin, Jerman, pada Selasa (10/11/2026), sebagaimana dilaporkan Reuters.
Baca juga: Bos NATO Sindir Eropa, Masih Borong LNG Rusia meski Kritik Kesepakatan AS-Moskow
Kasus ini menjadi sorotan karena Viktor Orban, kakak Aron, selama 16 tahun pemerintahannya dikenal sebagai salah satu tokoh politik Eropa yang paling keras menentang imigrasi dan menerapkan kebijakan pembatasan terhadap pendatang asing.
Menurut Kepolisian Hungaria, empat orang yang ditangkap terdiri atas tiga laki-laki dan satu perempuan. Mereka diduga membantu warga Vietnam memasuki wilayah Schengen melalui pengurusan visa dengan menggunakan alasan mengikuti kegiatan pelatihan.
Kejaksaan Hungaria mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 2022. Para tersangka disinyalir menyelenggarakan program pelatihan fiktif untuk mempermudah warga Vietnam memperoleh visa melalui perwakilan diplomatik Hungaria di negara tersebut.
Diduga Libatkan Lebih dari 100 Warga Vietnam
Berdasarkan keterangan Kejaksaan Hungaria, jaringan tersebut diduga telah membantu sedikitnya 100 warga Vietnam melintasi perbatasan secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial.
Para pemohon visa dikenai biaya perekrutan yang kemudian diduga dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut.
Sebagian warga Vietnam memang mengikuti pelatihan singkat setelah tiba di Hungaria. Namun, mereka tidak meninggalkan negara itu sebelum masa berlaku visa berakhir.
Sementara itu, sebagian besar pemohon lainnya diduga sama sekali tidak mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum dalam dokumen permohonan visa.
Penyidik menduga tujuan sebenarnya perjalanan mereka adalah menuju negara-negara Eropa Barat untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Operasi penangkapan dilakukan oleh Biro Investigasi Nasional Hungaria (NNI) bersama Kantor Nasional Pemulihan dan Perlindungan Aset (NVVH).
Aparat menggeledah empat lokasi di Budapest, Fót, dan Dunakeszi. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, serta barang-barang lain yang berpotensi menjadi alat bukti.
Unit Pusat Penanggulangan Terorisme Hungaria (TEK) turut dilibatkan dalam penggerebekan di dua lokasi karena adanya kekhawatiran terkait kemungkinan kepemilikan senjata api.
Penyelidikan ini juga mendapat dukungan dari Europol, lembaga kerja sama penegakan hukum Uni Eropa.
Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara
Kasus yang menjerat Aron Orban turut menjadi perhatian karena dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan aturan hukum yang diperberat pada masa pemerintahan kakaknya.
Media independen Hungaria, Telex, melaporkan pada Selasa (10/11/2026) bahwa pemerintahan Partai Fidesz sebelumnya telah memperberat hukuman bagi pelaku penyelundupan manusia yang menjalankan aksinya secara terorganisasi.
Kejaksaan Hungaria menyatakan keempat tersangka terancam hukuman lima hingga 10 tahun penjara apabila terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan.
Kejaksaan Distrik IX Budapest juga telah mengajukan permohonan penahanan prapersidangan terhadap keempat tersangka.
Permohonan tersebut didasarkan pada beratnya ancaman hukuman serta luasnya jaringan para tersangka di luar negeri. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat mereka melarikan diri atau menghindari proses hukum.
Penyidik juga mempertimbangkan kemungkinan para tersangka menghambat proses pembuktian apabila tidak ditahan selama penyelidikan berlangsung.
Pengadilan dijadwalkan mempertimbangkan permohonan penahanan tersebut pada Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Aron Orban masih berstatus sebagai tersangka. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah.
Editor: Linna Susanti
