BOGOR, Denting.id – Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis data. Upaya pemadanan data kependudukan dengan kondisi riil masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).
Agun menilai, tata kelola pelayanan publik di Kota Bogor menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, pemanfaatan data menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hak sesuai kebutuhannya.
“Saya melihat yang terjadi di Kota Bogor ini dari data yang ada, ternyata aspek pelayanan publik di Kota Bogor itu jauh melampaui dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, terindikasi baik,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Bogor yang melakukan pemadanan data kependudukan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus memperbaiki ketepatan pemberian layanan dan bantuan.
Agun mencontohkan, pemutakhiran data diperlukan agar masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan maupun bantuan tidak kehilangan haknya akibat ketidaksesuaian informasi administrasi.
“Contoh, bagaimana pelayanan kependudukan ini bisa menjadi baik, membuat rumusan orang yang punya hak harus diberikan haknya, orang yang disabilitas harus diberikan haknya, semua melalui perbaikan data (disamakan dengan kondisi real). Memang saya bilang good,” katanya.
Ia turut menyoroti persoalan penggunaan data kepemilikan kendaraan dalam penentuan kategori kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, terdapat kondisi ketika data kendaraan yang tercatat atas nama seseorang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan ekonomi pemilik identitas tersebut.
Salah satu contoh yang disampaikan Agun adalah pengusaha yang menggunakan data bawahannya untuk pencatatan kendaraan dalam STNK maupun BPKB. Akibatnya, pekerja tersebut berpotensi dikategorikan sebagai masyarakat mampu sehingga tidak memperoleh bantuan yang seharusnya menjadi haknya.
Menurut Agun, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran dan sinkronisasi data agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Nah, mau tidak mau, ini yang menurut hemat kami menjadikan Kota Bogor itu seperti yang sudah dipaparkan, menjadi kota yang memang dari aspek pelayanan publiknya juga baik,” tuturnya.
Agun menegaskan, tata kelola pemerintahan berbasis data perlu didorong menjadi contoh bagi daerah lain. Selain membantu memperbaiki pelayanan publik, pendekatan tersebut dinilai berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang lebih akurat dan terukur.
“Sehingga saya sampaikan tadi ini (apa yang dilakukan Pemkot Bogor) harus didorong menjadi contoh bahwa tata kelola pemerintahan by data itu sesungguhnya potensi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan, pelayanan publik bisa dikoreksi, diperbaiki untuk yang lebih baik. Semua by data,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa dalam kunjungan kerja tersebut Pemkot Bogor memaparkan berbagai capaian di bidang pelayanan publik, termasuk upaya mendorong setiap unit kerja penyelenggara pelayanan publik meraih predikat Zona Integritas hingga Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Namun, Dedie mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu dibenahi, terutama terkait pemutakhiran dan kelengkapan data kependudukan.
“Jadi kami laporkan. Namun demikian kami juga menyampaikan kendala-kendalanya. Kendala-kendala yang utama adalah data kependudukan yang saat ini mungkin harus lebih dikuatkan lagi, baik dari sisi updating maupun perluasan field data masyarakat,” ujarnya.
Selain pembaruan data kependudukan, Dedie menekankan pentingnya penguatan interoperabilitas data yang dikelola kementerian dan lembaga. Dengan sistem yang saling terhubung, perbedaan informasi antarlembaga diharapkan dapat segera diketahui dan diperbaiki.
“Sehingga kalau ada updating, kemudian kalau ada ketidaksesuaian data, maka semuanya nanti akan bermuara kepada satu data yang memang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan pemajuan pelayanan publik,” pungkasnya.
Pemkot Bogor berharap penguatan integrasi dan pemutakhiran data dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki ketepatan sasaran program pemerintah, serta memastikan hak masyarakat terpenuhi sesuai kondisi sebenarnya.

