BOGOR, Denting.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejak 2020, Pemkot Bogor secara bertahap mengalihkan sistem pemerintahan konvensional menjadi berbasis elektronik.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan digitalisasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan visi dan misi kepala daerah serta arah kebijakan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Dedie saat memberikan penjelasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi dan pengawasan pelayanan publik serta penerapan zona integritas di Balai Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).
“Sejak tahun 2020, kami mencoba memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pemerintahan mulai beralih menjadi pemerintahan berbasis elektronik. Kami mencoba mengalihkan sistem pemerintahan yang sifatnya konvensional menjadi elektronik. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, indeks SPBE-nya termasuk yang tertinggi di Indonesia,” ujar Dedie.
Ia menjelaskan, hampir seluruh unit kerja di lingkungan Pemkot Bogor telah menerapkan sistem berbasis elektronik. Digitalisasi tersebut juga diperluas melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ke depan akan dikembangkan dengan mengedepankan interoperabilitas antarsistem.
Melalui integrasi tersebut, berbagai layanan diharapkan dapat saling terhubung sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan secara lebih mudah, efektif, dan optimal.
“Sehingga ke depan kami akan mencoba memastikan bahwa pelayanan ini benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Selain digitalisasi, Dedie menekankan pentingnya ketersediaan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Saat ini, Pemkot Bogor tengah melakukan pemadanan data yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah tersebut dilakukan untuk membangun basis data sentral Kota Bogor yang dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Dalam kunjungan kerja tersebut, sejumlah persoalan turut dibahas, mulai dari pelayanan dasar, penguatan basis data, usulan pemerintah daerah, hingga berbagai aspirasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan kunjungan kerja spesifik tersebut bertujuan melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, termasuk kesiapan aparatur dan penerapan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas layanan.
Menurutnya, DPR RI turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait agar evaluasi pelayanan publik dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Makanya kita membawa Ombudsman RI juga untuk melihat bagaimana kesiapan aparaturnya di sini. Kita kaitkan juga dengan KemenPANRB, Kemendagri, dan berbagai kebijakan yang mendasari pelayanan publik,” ujar Agun.
Ia menambahkan, berbagai indikator, masukan, aspirasi, dan data yang dihimpun selama kunjungan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di Komisi II DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait.
Melalui evaluasi tersebut, diharapkan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Penguatan digitalisasi, integrasi data, serta peningkatan kesiapan aparatur menjadi bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Editor : Linna Susanti

