Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial R sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sebelumnya, R juga telah menjalani pemeriksaan pada 27 Oktober 2026.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama R selaku Sekretaris Utama BNPB,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis.
Selain R, KPK turut memeriksa seorang analis kebencanaan BNPB berinisial DIH sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, KPK juga telah memanggil sejumlah saksi dari kalangan swasta dan aparatur sipil negara (ASN).
Pada Senin (16/11), KPK memanggil pihak swasta berinisial MUM. Kemudian, pada Selasa (17/11), penyidik memeriksa Komisaris PT Erlangga Jala Persada berinisial EDP.
Selanjutnya, pada Rabu (18/11), KPK memanggil Direktur PT Lintas Jaya Express berinisial MN, serta IY, RT, TA, dan Z dari pihak swasta. Penyidik juga memanggil DM selaku ASN dan RGP yang merupakan ASN BNPB.
Namun, dari sejumlah pihak yang dipanggil tersebut, hanya MN dan RGP yang memenuhi panggilan pemeriksaan.
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S, mantan Kepala BNPB saat OTT berlangsung. BS diketahui juga pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB ketika S masih menjabat.
Empat tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Dalam proses penyidikan, KPK juga menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti tersebut terdiri atas 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Baca juga: KPK Periksa Dua Dirjen ATR/BPN Terkait Kasus Korupsi HGB Summarecon
Selain penyitaan, penyidik KPK telah menggeledah ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor BNPB untuk mencari bukti terkait perkara tersebut.
KPK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai dugaan keterlibatan Letjen TNI S dalam kasus tersebut.
Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, penyidik KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang saat ini menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi.
Editor: Linna Susanti

