Jakarta, Denting.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan verifikasi rekam jejak kandidat calon wakil presiden (cawapres) ke sejumlah lembaga, termasuk KPK. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan integritas kandidat sebelum menduduki jabatan publik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya terbuka terhadap proses verifikasi yang dilakukan MPR sebagai bagian dari upaya memastikan rekam jejak dan integritas para kandidat.
“KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK. Tujuannya, dalam rangka memastikan bahwa rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Selain pemeriksaan rekam jejak, KPK juga menyoroti kepatuhan kandidat dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Menurut Budi, kepatuhan pelaporan LHKPN tidak cukup hanya dilihat dari ketepatan waktu penyampaian. Kebenaran dan kelengkapan informasi mengenai harta kekayaan yang dilaporkan juga menjadi aspek penting.
Ia menegaskan, LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif bagi penyelenggara negara, melainkan instrumen pencegahan korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN juga dapat menjadi salah satu indikator, yaitu komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.
Budi menambahkan, komitmen melaporkan harta kekayaan harus dilakukan secara konsisten selama seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika seseorang pertama kali menduduki jabatan atau mengikuti proses pencalonan, tetapi juga harus dipenuhi secara berkala setiap tahun.
KPK berharap transparansi dan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN dapat menjadi bagian dari budaya integritas di kalangan penyelenggara negara.
Baca juga: KPK Periksa Sejumlah Camat di Klaten, Dalami Dugaan Setoran Rp50 Juta untuk HUT Kabupaten
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik serta proses pengisian jabatan negara diharapkan semakin meningkat.
Editor: Linna Susanti

