Bogor, Denting.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyerap aspirasi masyarakat Kota Bogor mengenai tantangan dan penyesuaian pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota di era pemerintahan baru 2025-2030 dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 untuk menjalankan efisiensi anggaran.
Penyerapan aspirasi ini dilakukan Iwan dalam dialog hearing yang diselenggarakan di DPRD Kota Bogor, Kamis (20/3/2025).
Sebelumnya, kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 2,933 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 2,945 triliun.
Kemudian, penerimaan pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp 35,497 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 26,294 miliar. Sementara itu, pembiayaan netto sebesar Rp9,202 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) tercatat sebesar Rp0,00.
Beberapa alokasi belanja daerah penting untuk tahun 2025, di antaranya adalah dana cadangan untuk penyelenggaraan Porprov 2026 sebesar Rp1 miliar, lanjutan pembangunan dua unit sekolah baru sebesar Rp36 miliar. Selain itu, terdapat belanja alat bantu untuk penyandang disabilitas sebesar Rp 1,6 miliar, belanja modal tanah untuk jalan R3 sebesar Rp 3,4 miliar, serta kelanjutan pembangunan Jalan R3 dengan anggaran sebesar Rp 8,3 miliar, dan program lainnya.
Sementara ke depan, Iwan mengemukakan pada era baru ini, ada harapan dan tantangan yang dihadapi daerah, khususnya Kota Bogor sebagai etalase kota di kawasan Megapolitan yang kerap menjadi sorotan pemerintah pusat maupun provinsi di tengah efisiensi anggaran yang akan dituangkan pada perubahan APBD 2025 di pertengahan tahun ini.
Ada beberapa pekerjaan yang diusulkan dilaksanakan pada tahun 2025 mengunakaan anggaaran Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor di antaranya, underpass atau playover Kebon Pedes di jalur rel kereta api yang rawan kecelakaan.
“Inpres nomor 1 tahun 2025 (efisiensi anggaran) merubah rencana pembangunan yang ditetapkan sebelumnya, harus ada penyesuaian program pusat, provinsi dann daerah. Insyaallah hasil dialog ini, aspirasi anggaran pembangunan Kota Bogor akan kami perjuangkan di DPRD Jabar,” ujar Iwan
Dalam dialog bersama pimpinan dewan, pemerintah Kota Bogor dan perwakilan masyarakat itu, Iwan menyebutkan perlu gerak cepat sinergi dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran yang tertuang dalam inpres nomor 1 tahun 2025, agar tepat guna dan tepat sasaran.
Dedi Mulyadi Ditantang Bongkar Bangunan Swasta di Puncak Bogor
Prabowo Sebut MBG Jadi Perhatian Dunia, Indonesia Jadi Contoh Program Gizi Global
Bus Rombongan Jemaah Umrah Kecelakaan di Wadi Qudeid, Enam WNI Meninggal
Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat, kata Iwan, telah menghitung realokasi anggaran sekitar Rp5,4 triliun APBD untuk peningkatan anggaran pada sektor pendidikan dengan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru, perbaikan jalan, elektrifikasi rumah, kesehatan, perumahan lewat program rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga revitalisasi sungai.
Oleh karena itu, lanjut Iwan, diplokmasi penyelarasan rencana pembangunan dan efisiensi anggaran tingkat kota dan kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kota Bogor perlu diperkuat oleh para dewan di DPRD.
Tetang gaya Dedi Mulyadi
Iwan berpandangan gaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang cenderung sigap dalam merespon masalah yang ada di masyarakat di tengah efisiensi berdampak positif pada kerja dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada wakil rakyat di DPRD.
Namun demikian, ada tantangan kinerja bagi eksekutif yakni para pegawai pemerintah untuk merealokasi anggaran sesuai kebutuhan di lapangan yang ditangkap oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
“Positifnya, aspirasi masyarakat ke dewan, perbaikan jalan dan lain-lain bisa cepat dengan model kepemimpinan Pak Dedi karena punya konsenttrasi ke masalah masyarakat yang kuat. Di satu sisi, dinasnya perlu kesiaapan. Kami di dewan mendukung dan mengawasi proses sinergi terjadi,” ungkap Iwan.
