Jakarta, Denting.id – Pemerintah meresmikan program bantuan pendidikan bagi guru yang belum menyelesaikan jenjang sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Program ini menyediakan kuota untuk 12.000 guru di seluruh Indonesia, dengan bantuan dana sebesar Rp3 juta per semester.
“Dana ini akan diberikan kepada sekitar 12 ribu guru yang belum lulus S1 atau D4. Masing-masing akan menerima Rp3 juta per semester,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat menghadiri peringatan Hardiknas di SDN Cimahpar 5, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Mu’ti menjelaskan bahwa bantuan ini menyasar guru-guru yang belum menyelesaikan pendidikan tinggi, dengan tiga skema utama untuk pendaftaran:
1. Guru lulusan D2 atau D3 dapat melanjutkan ke S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan konversi pengalaman dan pendidikan sebelumnya menjadi kredit akademik.
2, program juga terbuka bagi guru yang sudah mPemerintah Luncurkan Bantuan Pendidikan untuk Guru Belum S1, 12 Ribu Kuota Disiapkan
3. Untuk guru yang belum pernah mengenyam pendidikan tinggi, pemerintah akan menanggung biaya kuliah dari semester awal hingga lulus. Perkuliahan dapat dilakukan secara daring atau kerja sama dengan kampus agar fleksibel dan tidak mengganggu jadwal mengajar.
Mu’ti menegaskan bahwa seluruh skema dirancang agar guru tetap dapat menjalankan tugas mengajar sambil menempuh pendidikan. “Kami harapkan mereka tetap mengajar selama kuliah, jadi tidak perlu berhenti dari sekolah,” katanya.
Program bantuan pendidikan ini merupakan bagian dari inisiatif besar bertajuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada Hardiknas 2025. Tiga program lainnya dalam PHTC adalah revitalisasi 10.440 sekolah, pemberian bantuan tunai Rp300 ribu per bulan untuk guru honorer, dan digitalisasi pendidikan melalui pembentukan “kelas cerdas”.
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan akses pendidikan tinggi, terutama bagi guru yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.
enyelesaikan D4 atau S1 namun ijazahnya tidak linier dengan bidang pengajaran. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengakui ijazah tersebut. “Kami sudah buat MoU dengan BKN agar ijazah yang belum linier tetap bisa diakui,” kata Mu’ti.
Ketiga, untuk guru yang belum pernah mengenyam pendidikan tinggi, pemerintah akan menanggung biaya kuliah dari semester awal hingga lulus. Perkuliahan dapat dilakukan secara daring atau kerja sama dengan kampus agar fleksibel dan tidak mengganggu jadwal mengajar.
Mu’ti menegaskan bahwa seluruh skema dirancang agar guru tetap dapat menjalankan tugas mengajar sambil menempuh pendidikan. “Kami harapkan mereka tetap mengajar selama kuliah, jadi tidak perlu berhenti dari sekolah,” katanya.
Program bantuan pendidikan ini merupakan bagian dari inisiatif besar bertajuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada Hardiknas 2025. Tiga program lainnya dalam PHTC adalah revitalisasi 10.440 sekolah, pemberian bantuan tunai Rp300 ribu per bulan untuk guru honorer, dan digitalisasi pendidikan melalui pembentukan “kelas cerdas”.
Baca juga : Kemendiktisaintek Luncurkan Program “Diktisaintek Berdampak” Gantikan Kampus Merdeka
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan pemerataan akses pendidikan tinggi, terutama bagi guru yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.
