Jakarta, denting.id — Kementerian Dalam Negeri kembali menegaskan pentingnya peran DPRD dalam memastikan kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, usai Mendagri Tito Karnavian mengukuhkan pengurus baru ADPSI dan ASDEPSI periode 2025–2030 di Jakarta, Kamis.
Dalam pengukuhan tersebut, Tito menyoroti krusialnya pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah agar tidak terjebak pada kegiatan yang tidak memberi dampak nyata bagi publik.
“Program yang disetujui harus bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak berdampak namun tetap lolos. Di sinilah pengawasan DPRD sangat penting,” ujarnya.
Selain fungsi pengawasan, Mendagri juga menekankan peran DPRD dalam memperbaiki regulasi. Menurutnya, banyak kebijakan daerah justru tersendat karena aturan yang tidak sinkron atau terlalu rumit.
“Seringkali pemerintahan daerah justru terhambat oleh regulasi yang mengikat diri sendiri. Ini harus dibenahi agar masyarakat tidak bingung,” kata Tito.
Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi ADPSI dan ASDEPSI untuk berdiskusi, saling memberi masukan, dan memperkuat sinergi antara DPRD provinsi dan Kemendagri.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum ADPSI sekaligus Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menyampaikan bahwa asosiasi langsung menggelar Rakernas usai dikukuhkan. Rakernas tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Mendagri.
“Intinya kami berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Pak Mendagri untuk memperkuat fungsi DPRD di daerah,” ujar Buky.
Susunan Pengurus ADPSI 2025–2030
Ketua Umum:
- Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si — Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Wakil Ketua I–VI:
- Benhur George Watubun, ST — Maluku
- Hj. Andi Rachmatika Dewi — Sulawesi Selatan
- Achmad Djufrie, SE., M.M — Kalimantan Utara
- Dewa Made Mahayadnya — Bali
- Andie Dinaldie, S.E., M.M. — Sumatera Selatan
- Drs. H. M. Iqbal Ruray — Maluku Utara
Sekretaris Jenderal:
- H. Fahmi Hakim, S.E. — Banten
Wakil Sekjen:
- Ahmad Giri Akbar, S.E., M.BA — Lampung
Bendahara:
- Drs. H. Khoirudin, M.Si — DKI Jakarta
Wakil Bendahara:
- Dr. Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S.Hut., M.E — Kalimantan Timur
Susunan Pengurus ASDEPSI 2025–2029
Ketua Umum:
- Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat
Wakil Ketua I–VI:
- Sekretaris DPRD Maluku
- Sekretaris DPRD Sulawesi Selatan
- Sekretaris DPRD Kalimantan Utara
- Sekretaris DPRD Bali
- Sekretaris DPRD Sumatera Selatan
- Sekretaris DPRD Maluku Utara
Sekretaris Jenderal:
- Sekretaris DPRD Provinsi Banten
Wakil Sekjen:
- Sekretaris DPRD Lampung
Bendahara:
- Sekretaris DPRD DKI Jakarta
Wakil Bendahara:
- Sekretaris DPRD Kalimantan Timur
Dengan pengukuhan ini, pemerintah berharap ADPSI dan ASDEPSI dapat memperkuat fungsi DPRD seluruh Indonesia agar roda pemerintahan daerah berjalan lebih efektif, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Baca juga : ESDM Pastikan Aceh–Tapteng Terang Besok Malam, Prabowo Turun Tangan Percepat Pemulihan
