Jakarta, denting.id – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu kembali menuai kritik. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai gagasan tersebut tidak sejalan dengan arah reformasi nasional yang telah ditempuh Indonesia sejak 1998.
Haedar menegaskan, salah satu capaian penting reformasi adalah menempatkan institusi-institusi strategis negara langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.
“Indonesia sudah lebih dari 20 tahun menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, alih-alih mengubah kembali struktur kelembagaan Polri, bangsa ini justru perlu fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Perubahan struktur dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak menyentuh akar masalah.
Muhammadiyah, kata Haedar, berpandangan bahwa persoalan yang muncul di tubuh institusi negara, termasuk Polri dan TNI, seharusnya diselesaikan melalui pembenahan internal.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.
Ia juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sudah tepat dan sejalan dengan semangat reformasi nasional.
Haedar meyakini pandangan serupa juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lain yang mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi.
“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkasnya.
