Jakarta, denting.id – Upaya mempertemukan kebutuhan masyarakat daerah dengan kebijakan pusat kembali dilakukan anggota DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief turun langsung ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi para tokoh masyarakat setempat.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Hendry menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan agar tenaga kerja lokal siap menghadapi kebutuhan dunia usaha.
“Pemerintah daerah punya peran besar. Kumpulkan pelaku industri, tanyakan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensinya. Lalu duduk bersama lembaga pendidikan, apakah bisa menyiapkan itu. Program seperti ini harus dikawal sampai benar-benar terwujud,” ujar Hendry.
Ia menyampaikan, seluruh masukan dari tokoh masyarakat Siak akan dicatat dan diperjuangkan melalui mitra kerja Komisi VII DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri, pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia.
Selain sektor industri, Hendry juga menaruh perhatian besar pada penguatan pariwisata Siak. Ia mengaku tengah mengawal pemugaran sejumlah situs cagar budaya, sekaligus memastikan Kabupaten Siak memperoleh program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Istana Siak.
“Kalau KSPN ini terealisasi, fasilitas di kawasan wisata Istana Siak akan dibenahi dan dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata. Dampaknya tentu akan terasa langsung bagi perekonomian masyarakat Siak,” katanya.
Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dialog terbuka yang dilakukan Hendry Munief bersama para tokoh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi ruang penting bagi daerah untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
“Kabupaten Siak punya peran besar sejak awal kemerdekaan. Kami berharap aspirasi ini bisa disuarakan ke pemerintah pusat melalui Bapak Hendry Munief,” ujar Syamsurizal.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Siak Sudarman mengungkapkan tantangan serius yang tengah dihadapi daerah, yakni defisit APBD dan penundaan pembayaran mencapai Rp400 miliar. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini melalui dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Kondisi ini membuat kami sangat membutuhkan kolaborasi anggaran lintas pemerintahan,” kata Sudarman.
Silaturahmi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Siak, di antaranya perwakilan Forum Pemberdayaan Kebangsaan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), komunitas keagamaan, hingga organisasi kemasyarakatan lainnya, yang secara langsung menyampaikan aspirasi dan harapan mereka kepada wakil rakyat di Senayan.
