Bogor, Denting,id – Harga beras di Indonesia yang relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara tetangga dinilai bukan persoalan baru. Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sejak era 1980-an dan mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pangan nasional.
Pakar Agronomi dan Hortikultura IPB yang juga Direktur SEAMEO BIOTROP, Edi Santosa, mengungkapkan bahwa mahalnya harga komoditas pokok tersebut telah terjadi selama lebih dari 40 tahun.
Berdasarkan kajian historis yang ia lakukan, ketimpangan harga beras antara Jakarta dan Bangkok sudah terlihat sejak dekade 1980-an. Menurutnya, kondisi itu menjadi indikasi adanya masalah fundamental yang belum terselesaikan hingga kini.
“Selama 40 tahun masalah harga mahal ini terus ada. Jadi, kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaku pasar. Jika masalahnya bertahan puluhan tahun, berarti ini adalah masalah regulasi yang harus ditata ulang,” ujar Edi, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, fluktuasi harga yang berulang dalam jangka panjang tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pedagang atau mekanisme pasar. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, distribusi, dan sistem logistik pangan agar harga beras lebih kompetitif, termasuk mendekati harga di pasar internasional.
Beras Segar dan Isu Stunting
Selain persoalan harga, Edi juga menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap beras segar (fresh rice). Ia menilai, beras segar memiliki kandungan gizi yang lebih baik dan berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau masyarakat kita makan beras segar, Indonesia pasti akan menjadi negara yang jauh lebih bahagia. Ada hormon bahagia dari beras segar. Selain itu, ini sangat urgen terkait kandungan gizinya. Jika masyarakat mengonsumsi beras fresh, masalah stunting bisa teratasi dan kualitas SDM kita akan meningkat menuju Indonesia 2045,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa ketersediaan beras segar sangat bergantung pada kecepatan perputaran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Apabila beras terlalu lama tersimpan di gudang, kualitasnya menurun dan biaya penyimpanan meningkat.
Biaya Penyimpanan dan Solusi Industri
Edi mengungkapkan, salah satu faktor yang membuat harga beras tetap tinggi adalah membengkaknya biaya penyimpanan. Beras yang terlalu lama disimpan atau dikenal sebagai aging rice dapat mengalami kenaikan harga signifikan akibat akumulasi biaya operasional.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah menyasar captive market, seperti industri tepung beras, sebagai solusi penyerapan stok beras tua.
“Industri tepung beras justru tidak bisa menggunakan beras segar; mereka membutuhkan aging rice. Di sinilah pemerintah bisa memberikan stimulus. Beras tua disalurkan untuk industri tepung dengan harga kompetitif melalui kerja sama dengan pengusaha yang sudah ada,” tuturnya.
Dorongan Sinergi Lintas Lembaga
Lebih lanjut, Edi menilai bahwa target swasembada pangan dengan surplus 4 hingga 8 juta ton tidak akan berdampak maksimal apabila sistem logistik dan distribusi belum dibenahi secara komprehensif.
Menurutnya, pembenahan tata kelola pangan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Secara kelembagaan, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita punya Badan Pangan, Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Badan Gizi, hingga BPOM. Dibutuhkan sinergi antarlembaga untuk mengelola pengawasan makanan dan kualitas hidup masyarakat kita,” pungkasnya.
Ia berharap evaluasi regulasi dan penguatan koordinasi antarinstansi dapat menjadi langkah konkret untuk menstabilkan harga beras sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi pangan nasional dalam jangka panjang.
