Bogor, Denting.id – Guna menekan angka kecelakaan fatal di jalur hilir, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah menyiapkan pos anggaran makro sebesar Rp4 triliun yang dialokasikan khusus untuk membenahi seluruh pelintasan sebidang di Indonesia.
Angka Rp4 triliun dinilai masih belum cukup untuk menyelesaikan seluruh titik rawan secara nasional, anggaran awal ini menjadi pemantik bagi kementerian teknis untuk mulai mengintegrasikan program kerja mereka.
Anggota DPR RI, Hamka B Kady, menguraikan saat meninjau proses pembangunan Stasiun KA Bogor, bahwa instruksi presiden mengenai jaminan keselamatan sektor transportasi perkeretaapian harus dikawal ketat secara lintas sektoral. Oleh karena itu, ke depan seluruh kementerian terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), diwajibkan menyusun anggaran pendamping di instansi masing-masing.
”Ini sudah merupakan arahan Bapak Presiden, bahwa amanat dari Bapak Presiden pada Menteri Perhubungan, bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang khususnya di sektor transportasi kereta api harus terjamin dengan baik. Kami mengapresiasi presiden yang telah menyiapkan anggaran cukup besar, Rp4 triliun, untuk membenahi semua perlintasan sebidang,” ujar Hamka B Kady saat melakukan peninjauan teknis di Stasiun Kereta Api Bogor, Jumat (12/6/2026).
Hamka memaparkan, penyelesaian masalah pelintasan sebidang ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Pekerjaan dari masing-masing instansi akan dibagi secara spesifik berdasarkan kewenangan dan keahlian teknisnya guna mempercepat penataan di lapangan.
Kementerian PU akan fokus pada intervensi fisik berupa pembangunan jembatan layang (flyover) dan jalan bawah tanah (underpass) di titik-titik rawan macet dan kecelakaan. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memegang kendali koordinasi teknis sekaligus mendorong pembaruan serta peningkatan (upgrade) teknologi persinyalan kereta api agar lebih modern dan responsif.
Selain mengandalkan dana APBN, sektor perkeretaapian juga didorong untuk mengoptimalkan penyerapan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari berbagai badan usaha penunjang guna membantu percepatan program penataan ini.
Guna menghindari proyek yang berjalan tanpa arah yang jelas, legislatif mendesak pemerintah untuk segera menyerahkan rencana aksi yang terstruktur dalam jangka pendek dan jangka panjang. Target utamanya adalah menghentikan adanya korban jiwa akibat kelalaian sistem atau minimnya palang pintu pengaman di lintasan.
”Kami minta, tiga tahun terakhir ini dan lima tahun ke depan sudah ada roadmap penyelesaian mengenai perlintasan sebidang itu. Karena itulah yang menyebabkan persoalan-persoalan yang membuat ada korban yang lebih besar. Kita tidak mau hal itu terulang lagi,” pungkas Hamka.
